Fraksi Demokrat-Perindo Soroti Kenaikan Dana Operasional RT/RW Hanya 25%, Tak Seperti Janji Kampanye Pram-Doel
Selasa, 22 Juli 2025 - 07:28 WIB
loading...
Pramono Anung dan Rano Karno. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Demokrat - Perindo menyoroti kenaikan dana operasional RT/RW hanya 25 persen untuk tiga bulan seperti tertuang dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu berbanding terbalik dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Pramono Anung-Rano Karno ( Pram-Doel ).
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Perindo Dina Masyusin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
"Peningkatan dana operasional RT/RW. Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25% untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," ujar Dina dalam pidato pandangan umum.
Baca Juga: Pramono Anung Janji Naikkan Dana Operasional RT/RW Jadi Dua Kali Lipat
Namun, kata Dina, mengingat peran vital RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput, pihaknya menilai kenaikan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka.
Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Perindo Dina Masyusin dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025).
"Peningkatan dana operasional RT/RW. Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25% untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," ujar Dina dalam pidato pandangan umum.
Baca Juga: Pramono Anung Janji Naikkan Dana Operasional RT/RW Jadi Dua Kali Lipat
Namun, kata Dina, mengingat peran vital RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput, pihaknya menilai kenaikan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka.
Lihat Juga :
