Tingkatkan PAD, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni Dorong Pelayanan Publik Profesional
Minggu, 20 Juli 2025 - 18:59 WIB
loading...
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni meninjau Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Jumat (18/7/2025). FOTO/IST
A
A
A
JAYAPURA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni meninjau Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua, Jumat (18/7/2025), untuk memastikan kualitas pelayanan publik serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pajak daerah melalui sistem yang transparan, cepat, dan akuntabel.
"Saya ingin memastikan bahwa proses pelayanan publik di Bapenda berjalan dengan baik, cepat, transparan, dan akuntabel. Karena keberhasilan peningkatan PAD sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan sistem yang diterapkan," kata Fatoni dalam keterangannya dikutip, Minggu (20/7/2025).
Kedatangan Fatoni disambut langsung oleh Plt Kepala Bapenda Provinsi Papua Yosefina Fransina Way beserta jajaran. Mereka memaparkan sejumlah capaian sementara realisasi pendapatan per 18 Juli 2025 serta sejumlah inovasi yang telah dilakukan dalam digitalisasi sitem pembayaran dan pelayanan pajak.
"Jika perlu ada inovasi sampai jemput bola itu nanti akan ada reward, kalau bisa buka pelayanan pada weekend dan malam hari ya bisa dilakukan juga," kata Fatoni.
Untuk diketahui, saat ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah diberlakukan opsen PKB dan opsen BBNKB. Fatoni menyoroti perlunya penguatan sistem digital, integrasi data, serta peningkatan sinergi antara Bapenda dengan instansi terkait dan kabupaten/kota, guna menggali potensi pajak daerah secara optimal dan berkelanjutan.
"Perlu ada kerja sama, kemudian MoU, kemudian perlu juga disosialisasikan dengan bupati/wali kota karena melalui opsen ini mereka (daerah) akan langsung menerima pendapatan daerah. Jika kerjasama yang dibangun bagus, maka bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah," katanya.
Fatoni juga mendorong Bapenda untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta membangun kepercayaan publik agar kesadaran membayar pajak meningkat. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa membayar pajak dikarenakan pemerintah telah memberi relaksasi kebijakan pajak daerah.
"Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan relaksasi kebijakan pajak daerah, berupa pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 30 persen untuk tunggakan pajak, yang berlangsung dari 15 Mei hingga 29 Agustus 2025," katanya.
"Saya ingin memastikan bahwa proses pelayanan publik di Bapenda berjalan dengan baik, cepat, transparan, dan akuntabel. Karena keberhasilan peningkatan PAD sangat bergantung pada kualitas pelayanan dan sistem yang diterapkan," kata Fatoni dalam keterangannya dikutip, Minggu (20/7/2025).
Kedatangan Fatoni disambut langsung oleh Plt Kepala Bapenda Provinsi Papua Yosefina Fransina Way beserta jajaran. Mereka memaparkan sejumlah capaian sementara realisasi pendapatan per 18 Juli 2025 serta sejumlah inovasi yang telah dilakukan dalam digitalisasi sitem pembayaran dan pelayanan pajak.
"Jika perlu ada inovasi sampai jemput bola itu nanti akan ada reward, kalau bisa buka pelayanan pada weekend dan malam hari ya bisa dilakukan juga," kata Fatoni.
Untuk diketahui, saat ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah diberlakukan opsen PKB dan opsen BBNKB. Fatoni menyoroti perlunya penguatan sistem digital, integrasi data, serta peningkatan sinergi antara Bapenda dengan instansi terkait dan kabupaten/kota, guna menggali potensi pajak daerah secara optimal dan berkelanjutan.
"Perlu ada kerja sama, kemudian MoU, kemudian perlu juga disosialisasikan dengan bupati/wali kota karena melalui opsen ini mereka (daerah) akan langsung menerima pendapatan daerah. Jika kerjasama yang dibangun bagus, maka bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah," katanya.
Fatoni juga mendorong Bapenda untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta membangun kepercayaan publik agar kesadaran membayar pajak meningkat. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak lupa membayar pajak dikarenakan pemerintah telah memberi relaksasi kebijakan pajak daerah.
"Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan relaksasi kebijakan pajak daerah, berupa pembebasan denda dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 30 persen untuk tunggakan pajak, yang berlangsung dari 15 Mei hingga 29 Agustus 2025," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
