Macet Parah di Ketapang, Anggota DPR Bambang Haryo Desak 15 Kapal LCT Dioperasikan

Sebagai anggota Badan Legislasi DPR, BHS juga mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera menggelar kampanye keselamatan (Safety Campaign). Kemudian, menginformasikan kepada masyarakat bahwa keselamatan kapal penyeberangan sudah diatur dengan regulasi ketat.

Bahkan, terkesan highly regulated dibandingkan dengan negara-negara lain karena keselamatannya mengacu kepada aturan SOLAS (Safety of Life at Sea) karena ratifikasi IMO (International Maritime Organization).

Lalu, masih ada regulasi tambahan yang dilakukan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai kelas selain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Ini adalah satu-satunya satu negara yang menerapkan aturan kelas internasional untuk keselamatan angkutan penyeberangan.

Apalagi manajemen operasional keselamatannya juga masih harus mengacu standarisasi internasional ISM Code (International Safety Management Code). Ini semua harus dikampanyekan dan di-refresh ulang tentang keselamatan stakeholder keselamatan baik regulator, fasilitator, operator, konsumen, tim penyelamat, dan tim penunjang keselamatan lainnya.

“Diharapkan benih-benih kecelakaan bisa dihindarkan dan diharapkan angkutan penyeberangan menuju zero accident,” ucapnya.