Gelar Aksi Besar, URC: Jangan Seret Nama Ojol untuk Narasi 10%, Kami Dukung 20%
Rabu, 16 Juli 2025 - 13:48 WIB
loading...
Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) akan menggelar aksi bertajuk Aksi 177: URC Bergerak! di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) akan menggelar aksi bertajuk Aksi 177: URC Bergerak! di Jakarta, Kamis (17/7/2025). Aksi ini menyuarakan Tritura URC (Tiga Tuntutan Rakyat Aspal) sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakpastian hukum dan narasi sepihak yang selama ini dianggap merugikan pengemudi ojol.
Achsanul Solihin Jenderal Lapangan URC Bergerak, mengatakan demo ojol ini lahir dari keresahan nyata di jalanan, bukan sekadar agenda politik atau pesanan pihak tertentu. “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” kata pria yang akrab disapa Bang Batman, Rabu (16/7/2025). Baca juga: Demo Ojol Besar-besaran 20 Mei, Ini Salah Satu Tuntutannya
Dengan slogan “Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol”, URC menegaskan bahwa pergerakan mereka adalah murni suara dari bawah. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap di depan kantor pemerintah pusat. “Kami tidak anti regulasi, tapi kami menuntut regulasi yang berpihak dan realistis. Jalanan tidak bisa diatur dari ruang rapat,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari itu diwarnai dengan konvoi pengemudi dari berbagai wilayah Jabodetabek. Mereka membawa tiga tuntutan utama yang diklaim sebagai suara asli para pengemudi ojek online.
Berikut tiga tuntutan mereka. Pertama, Menolak Status Pengemudi Sebagai Buruh/Pekerja. URC menilai klasifikasi sebagai buruh akan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi nilai utama profesi ojek online. Mereka ingin tetap dipandang sebagai mitra mandiri, bukan karyawan dengan jam kerja dan target yang mengikat. Baca juga: Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang ke Ekonomi Digital
Kedua, Menolak Isu Pemotongan 10%. URC menegaskan tidak pernah mengusulkan perubahan skema potongan menjadi 10%. Mereka mengaku tidak keberatan dengan potongan 20% yang sudah berjalan selama ini, asalkan tidak dijadikan alat framing oleh pihak berkepentingan.
Ketiga, Menuntut Presiden RI Keluarkan Perppu Khusus Ojol. Desakan untuk payung hukum yang jelas disuarakan lantang. URC meminta Presiden mengeluarkan Perppu agar pengemudi dan aplikator memiliki status hukum yang pasti dan tidak terus menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih antarlembaga.
Achsanul Solihin Jenderal Lapangan URC Bergerak, mengatakan demo ojol ini lahir dari keresahan nyata di jalanan, bukan sekadar agenda politik atau pesanan pihak tertentu. “Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” kata pria yang akrab disapa Bang Batman, Rabu (16/7/2025). Baca juga: Demo Ojol Besar-besaran 20 Mei, Ini Salah Satu Tuntutannya
Dengan slogan “Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol”, URC menegaskan bahwa pergerakan mereka adalah murni suara dari bawah. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi mereka.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap di depan kantor pemerintah pusat. “Kami tidak anti regulasi, tapi kami menuntut regulasi yang berpihak dan realistis. Jalanan tidak bisa diatur dari ruang rapat,” ujarnya.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari itu diwarnai dengan konvoi pengemudi dari berbagai wilayah Jabodetabek. Mereka membawa tiga tuntutan utama yang diklaim sebagai suara asli para pengemudi ojek online.
Berikut tiga tuntutan mereka. Pertama, Menolak Status Pengemudi Sebagai Buruh/Pekerja. URC menilai klasifikasi sebagai buruh akan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi nilai utama profesi ojek online. Mereka ingin tetap dipandang sebagai mitra mandiri, bukan karyawan dengan jam kerja dan target yang mengikat. Baca juga: Soal Penurunan Komisi Ojol, Hitung Dampak Panjang ke Ekonomi Digital
Kedua, Menolak Isu Pemotongan 10%. URC menegaskan tidak pernah mengusulkan perubahan skema potongan menjadi 10%. Mereka mengaku tidak keberatan dengan potongan 20% yang sudah berjalan selama ini, asalkan tidak dijadikan alat framing oleh pihak berkepentingan.
Ketiga, Menuntut Presiden RI Keluarkan Perppu Khusus Ojol. Desakan untuk payung hukum yang jelas disuarakan lantang. URC meminta Presiden mengeluarkan Perppu agar pengemudi dan aplikator memiliki status hukum yang pasti dan tidak terus menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih antarlembaga.
(poe)
Lihat Juga :
