Pakar Hukum dan Aktivis: Penyusunan RKUHAP Harus Transparan dan Bebas Tekanan Politik
Selasa, 15 Juli 2025 - 15:33 WIB
loading...
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi sorotan oleh sejumlah kalangan. Foto/SindoNews
A
A
A
SURABAYA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi sorotan oleh sejumlah kalangan. Mereka menilai pembahasan RKUHAP masih minim transparansi.
Padahal, pembentukan regulasi harus inklusif, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Pembentukan regulasi yang mengatur proses hukum pidana tidak boleh melenceng dari semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hal itu dibahas dalam Seminar dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) seri kedua yang mengangkat tema “Mewujudkan Proses Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berbasis Hak Asasi Manusia” yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan di Hotel Gunawangsa, Surabaya.
Baca juga: LBH Gema Keadilan Serahkan Masukan RKUHAP ke Komisi III DPR, Dorong Perlindungan Berimbang
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gema Keadilan Anton Hariyadi menegaskan pentingnya ruang diskusi terbuka untuk membedah berbagai pasal bermasalah dalam RKUHAP.
Direktur LBH Gema Keadilan Jawa Timur Nurkholik menyoroti dominasi politik dalam proses legislasi yang berpotensi melemahkan arah pembaruan hukum. Nurkholik menyampaikan ketidakmandirian proses pembentukan RKUHAP telah menciptakan hambatan struktural dalam upaya mereformasi sistem peradilan.
Baca juga: 77 AKBP Dapat Promosi Jabatan dan Naik Pangkat Jadi Kombes Pol Juni 2025, Ini Namanya
"Kewenangan politis kerap kali mengintervensi jalannya penyusunan RKUHAP, mengaburkan arah reformasi hukum yang seharusnya berpihak pada keadilan,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).
Pendiri Lokataru dan aktivis HAM Haris Azhar menyayangkan tertutupnya dokumen legislasi RKUHAP dari pengawasan publik. Haris menilai proses pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya cacat partisipatif, tapi juga tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
“RKUHAP ini disusun secara tertutup. Hingga saat ini, tidak ada naskah akademik yang tersedia untuk publik, bahkan draf resmi RUU-nya pun belum pernah diperlihatkan secara terbuka,” ujar Haris.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Heru Susetyo yang membawakan materi bertajuk “Urgensi dan Tantangan Pembaruan KUHAP” menekankan pentingnya reformulasi hukum acara pidana yang menjamin keadilan restoratif, memperkuat hak tersangka dan korban, serta menghindari dominasi kekuasaan negara dalam sistem peradilan.
Padahal, pembentukan regulasi harus inklusif, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Pembentukan regulasi yang mengatur proses hukum pidana tidak boleh melenceng dari semangat demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hal itu dibahas dalam Seminar dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) seri kedua yang mengangkat tema “Mewujudkan Proses Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Berbasis Hak Asasi Manusia” yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan di Hotel Gunawangsa, Surabaya.
Baca juga: LBH Gema Keadilan Serahkan Masukan RKUHAP ke Komisi III DPR, Dorong Perlindungan Berimbang
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gema Keadilan Anton Hariyadi menegaskan pentingnya ruang diskusi terbuka untuk membedah berbagai pasal bermasalah dalam RKUHAP.
Direktur LBH Gema Keadilan Jawa Timur Nurkholik menyoroti dominasi politik dalam proses legislasi yang berpotensi melemahkan arah pembaruan hukum. Nurkholik menyampaikan ketidakmandirian proses pembentukan RKUHAP telah menciptakan hambatan struktural dalam upaya mereformasi sistem peradilan.
Baca juga: 77 AKBP Dapat Promosi Jabatan dan Naik Pangkat Jadi Kombes Pol Juni 2025, Ini Namanya
"Kewenangan politis kerap kali mengintervensi jalannya penyusunan RKUHAP, mengaburkan arah reformasi hukum yang seharusnya berpihak pada keadilan,” ungkapnya, Selasa (15/7/2025).
Pendiri Lokataru dan aktivis HAM Haris Azhar menyayangkan tertutupnya dokumen legislasi RKUHAP dari pengawasan publik. Haris menilai proses pembentukan undang-undang tersebut tidak hanya cacat partisipatif, tapi juga tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
“RKUHAP ini disusun secara tertutup. Hingga saat ini, tidak ada naskah akademik yang tersedia untuk publik, bahkan draf resmi RUU-nya pun belum pernah diperlihatkan secara terbuka,” ujar Haris.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Heru Susetyo yang membawakan materi bertajuk “Urgensi dan Tantangan Pembaruan KUHAP” menekankan pentingnya reformulasi hukum acara pidana yang menjamin keadilan restoratif, memperkuat hak tersangka dan korban, serta menghindari dominasi kekuasaan negara dalam sistem peradilan.
(cip)
Lihat Juga :
