Pemprov Jabar Bagi-bagi Hadiah Mobil Maskara untuk Desa Mandiri
loading...
Caption: Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerahkan tiga unit Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) untuk Desa Kalipucang, Desa Cimindi, dan Desa Pangandaran di Balai Desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Minggu (1/12/2019). Foto/Humas Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat (Jabar) memberikan penghargaan bagi pemerintah desa yang mampu meraih status desa mandiri dan desa berprestasi berupa satu unit mobil aspirasi kampung juara (Maskara).
Penghargaan kendaraan multifungsi tersebut diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan di desa. Pada 2019 lalu, Pemprov Jabar telah menyerahkan 126 unit mobil Maskara kepada 73 desa mandiri, 10 desa DLS to DM, dan 43 desa berprestasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. (Baca: Dana Desa Naik, Kemenkeu Perbanyak BLT di Tahun 2021)
"Sementara tahun 2020 ini, sebanyak 102 unit mobil Maskara akan didistribusikan kepada 21 desa mandiri, 13 desa DLS to DM, dan 68 desa berprestasi yang berada di 18 kabupaten dan Kota Banjar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa), Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Rabu (9/9/2020).
Bambang melanjutkan, secara simbolis, pihaknya akan segera menyerahkan 18 unit mobil Maskara kepada 7 Desa di Kabupaten Cirebon, 7 Desa di Kabupaten Majalengka, dan 4 desa di Kabupaten Kuningan pada 12 September 2020 mendatang.
"Jadi, kriterianya reward yang memiliki strata mandiri, yang kedua juga kita memberikan kepada desa-desa yang berprestasi. Jadi, manakala yang berprestasi walaupun belum menyandang strata desa mandiri, kita akan berikan Maskara kemudian kita dorong bisa meningkatkan strata ke depannya. Jadi, bukan tawar menawar, itulah upayanya," papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, capaian indeks desa membangun (IDM) di Provinsi Jabar yang menjadi indikator penetapan status desa terus mengalami peningkatan. Terbukti, jumlah desa mandiri di Jabar tahun ini naik signifikan hingga 270 desa dibandingkan tahun lalu yang hanya 98 desa.
Menurut Bambang, perbaikan aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial menjadi domain yang penting untuk meningkatkan status desa di Jabar yang jumlah totalnya mencapai 5.312 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan Kota Banjar. (Baca: Indeks Desa Membangun di Banyuasin Meningkat)
"Tahun 2020 ditetapkan bahwa jumlah desa mandiri di Jawa Barat itu 270 desa, kemudian yang sangat tertinggal sudah tidak ada. Kita lakukan upaya perbaikan ekonomi desa supaya potensi desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, papar Bambang, terdapat 52 indikator yang menentukan status desa, mulai dari dimensi pelayanan, kesehatan, akses pendidikan dasar, hingga keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi. Oleh karenany, peningkatkan status desa seiring sejalan dengan dengan peningkatan indikator IDM.
Bambang juga mengatakan, peningkatan indikator IDM di Jabar tak lepas dari berbagai inovasi yang dicetuskan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum dengan slogan Desa Juara lewat tiga pilarnya, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
"Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya. Program-program itu dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan," paparnya. (Baca: Program Indeks Desa Membangun, Efektif Cegah Karhutla di Kalbar)
Meski begitu, Bambang mengakui, keberhasilan berbagai program yang dicanangkan di desa harus disertai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa, agar berbagai program yang diturunkan ke desa mampu dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.
"Saat ini, sudah tidak ada desa di Jabar berstatus sangat tertinggal. Sedangkan, jumlah desa berstatus tertinggal dan berkembang terus menurun. Desa berstatus tertinggal dari 326 turun jadi 121, sedangkan desa berstatus berkembang dari 3.656 turun jadi 3.290," tandasnya.
Penghargaan kendaraan multifungsi tersebut diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan di desa. Pada 2019 lalu, Pemprov Jabar telah menyerahkan 126 unit mobil Maskara kepada 73 desa mandiri, 10 desa DLS to DM, dan 43 desa berprestasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. (Baca: Dana Desa Naik, Kemenkeu Perbanyak BLT di Tahun 2021)
"Sementara tahun 2020 ini, sebanyak 102 unit mobil Maskara akan didistribusikan kepada 21 desa mandiri, 13 desa DLS to DM, dan 68 desa berprestasi yang berada di 18 kabupaten dan Kota Banjar," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa), Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Rabu (9/9/2020).
Bambang melanjutkan, secara simbolis, pihaknya akan segera menyerahkan 18 unit mobil Maskara kepada 7 Desa di Kabupaten Cirebon, 7 Desa di Kabupaten Majalengka, dan 4 desa di Kabupaten Kuningan pada 12 September 2020 mendatang.
"Jadi, kriterianya reward yang memiliki strata mandiri, yang kedua juga kita memberikan kepada desa-desa yang berprestasi. Jadi, manakala yang berprestasi walaupun belum menyandang strata desa mandiri, kita akan berikan Maskara kemudian kita dorong bisa meningkatkan strata ke depannya. Jadi, bukan tawar menawar, itulah upayanya," papar Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, capaian indeks desa membangun (IDM) di Provinsi Jabar yang menjadi indikator penetapan status desa terus mengalami peningkatan. Terbukti, jumlah desa mandiri di Jabar tahun ini naik signifikan hingga 270 desa dibandingkan tahun lalu yang hanya 98 desa.
Menurut Bambang, perbaikan aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial menjadi domain yang penting untuk meningkatkan status desa di Jabar yang jumlah totalnya mencapai 5.312 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan Kota Banjar. (Baca: Indeks Desa Membangun di Banyuasin Meningkat)
"Tahun 2020 ditetapkan bahwa jumlah desa mandiri di Jawa Barat itu 270 desa, kemudian yang sangat tertinggal sudah tidak ada. Kita lakukan upaya perbaikan ekonomi desa supaya potensi desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM, papar Bambang, terdapat 52 indikator yang menentukan status desa, mulai dari dimensi pelayanan, kesehatan, akses pendidikan dasar, hingga keterbukaan wilayah terhadap lingkungan ekonomi. Oleh karenany, peningkatkan status desa seiring sejalan dengan dengan peningkatan indikator IDM.
Bambang juga mengatakan, peningkatan indikator IDM di Jabar tak lepas dari berbagai inovasi yang dicetuskan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum dengan slogan Desa Juara lewat tiga pilarnya, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
"Dari tiga pilar tersebut turun sederet program, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Jantung Desa (Jembatan Gantung Desa), Jalan Mulus Desa, Sapa Warga, dan banyak program lainnya. Program-program itu dirancang salah satunya untuk memangkas ketimpangan gap kemiskinan dan digitalisasi pedesaan dengan perkotaan," paparnya. (Baca: Program Indeks Desa Membangun, Efektif Cegah Karhutla di Kalbar)
Meski begitu, Bambang mengakui, keberhasilan berbagai program yang dicanangkan di desa harus disertai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa, agar berbagai program yang diturunkan ke desa mampu dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat.
"Saat ini, sudah tidak ada desa di Jabar berstatus sangat tertinggal. Sedangkan, jumlah desa berstatus tertinggal dan berkembang terus menurun. Desa berstatus tertinggal dari 326 turun jadi 121, sedangkan desa berstatus berkembang dari 3.656 turun jadi 3.290," tandasnya.
(don)
Explore More