Soroti Anggaran 2026, Fraksi Partai Perindo Sikka NTT: Prioritaskan Pembangunan yang Langsung Menyentuh Rakyat
Kamis, 03 Juli 2025 - 15:36 WIB
loading...
Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh rakyat. Foto/SindoNews
A
A
A
NTT - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut pembangunan harus memiliki skala prioritas yang langsung menyentuh rakyat dan memperhatikan kebijakan nasional. Hal itu penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam anggaran.
Pandangan kritis dan konstruktif tersebut menyikapi pidato pengantar Bupati Sikka tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VI, Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Senin, 1 Juli 2025.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Perindo menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Baca juga: 3 Legislator Partai Perindo Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
“Rencana kerja pembangunan harus memiliki skala prioritas yang langsung menyentuh rakyat, serta memperhatikan kebijakan nasional. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi anggaran antara kebutuhan rutin, kegiatan seremonial dan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji, Kamis (3/7/2025).
Fraksi Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini, menyampaikan 15 catatan strategis. Salah satu sorotan utamanya adalah pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga: Silaturahmi dengan DPRD NTT, Simson Lawa Perindo: Kolaborasi Strategis Wujudkan NTT Lebih Sejahtera dan Berkeadilan
Fraksi yang terdiri dari Ketua Fraksi Lukas Lero, Sekretaris Marthen Luther Adji, Yuslin Nurivin Dua Botha dan Herlindis Donatha da Rato sebagai anggota ini mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025. “Revisi anggaran sebesar Rp86,25 miliar atau 6,86% jangan sampai membebani APBD,” kata Marthen.
Selain itu, program prioritas diharapkan menyasar bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian hingga air minum bersih. "Fraksi mendorong penyederhanaan program, namun dengan outcome yang maksimal," tutur Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini.
Marthen menambahkan, Fraksi Partai Perindo mencermati realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2026 yang baru mencapai 34,35%, dan meminta agar pemerintah konsisten dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, juga meminta penjelasan terkait pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang baru mencapai 36,66% per 26 Juni 2026.
Partai Perindo pun mendorong kejelasan pemerintah terkait identifikasi sumber penerimaan baru untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meminta validasi data kerusakan infrastruktur dasar. “Penganggaran harus tepat sasaran dan outcome budgeting mesti menjadi orientasi utama, bukan sekadar penyerapan anggaran,” tegas legislator yang merupakan Ketua Pertina Kabupaten Sikka ini.
Beberapa usulan spesifik turut disampaikan Marthen, antara lain perhatian terhadap ruas Jalan Wairhubing, sarana-prasarana sekolah dasar dan menengah, pengadaan taman kanak-kanak negeri di setiap kecamatan, ruang guru, kantor camat, hingga pengkajian ulang aset daerah yang terbengkalai agar dapat menopang pendapatan daerah.
Pandangan kritis dan konstruktif tersebut menyikapi pidato pengantar Bupati Sikka tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VI, Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Senin, 1 Juli 2025.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Perindo menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Baca juga: 3 Legislator Partai Perindo Turun Tangan Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
“Rencana kerja pembangunan harus memiliki skala prioritas yang langsung menyentuh rakyat, serta memperhatikan kebijakan nasional. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi anggaran antara kebutuhan rutin, kegiatan seremonial dan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji, Kamis (3/7/2025).
Fraksi Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini, menyampaikan 15 catatan strategis. Salah satu sorotan utamanya adalah pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga: Silaturahmi dengan DPRD NTT, Simson Lawa Perindo: Kolaborasi Strategis Wujudkan NTT Lebih Sejahtera dan Berkeadilan
Fraksi yang terdiri dari Ketua Fraksi Lukas Lero, Sekretaris Marthen Luther Adji, Yuslin Nurivin Dua Botha dan Herlindis Donatha da Rato sebagai anggota ini mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025. “Revisi anggaran sebesar Rp86,25 miliar atau 6,86% jangan sampai membebani APBD,” kata Marthen.
Selain itu, program prioritas diharapkan menyasar bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian hingga air minum bersih. "Fraksi mendorong penyederhanaan program, namun dengan outcome yang maksimal," tutur Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini.
Marthen menambahkan, Fraksi Partai Perindo mencermati realisasi pendapatan daerah semester I Tahun Anggaran 2026 yang baru mencapai 34,35%, dan meminta agar pemerintah konsisten dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Selain itu, juga meminta penjelasan terkait pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang baru mencapai 36,66% per 26 Juni 2026.
Partai Perindo pun mendorong kejelasan pemerintah terkait identifikasi sumber penerimaan baru untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meminta validasi data kerusakan infrastruktur dasar. “Penganggaran harus tepat sasaran dan outcome budgeting mesti menjadi orientasi utama, bukan sekadar penyerapan anggaran,” tegas legislator yang merupakan Ketua Pertina Kabupaten Sikka ini.
Beberapa usulan spesifik turut disampaikan Marthen, antara lain perhatian terhadap ruas Jalan Wairhubing, sarana-prasarana sekolah dasar dan menengah, pengadaan taman kanak-kanak negeri di setiap kecamatan, ruang guru, kantor camat, hingga pengkajian ulang aset daerah yang terbengkalai agar dapat menopang pendapatan daerah.
(cip)
Lihat Juga :
