Gempa Myanmar Jadi Peringatan, HIPMI Jaya Dorong Regulasi Bangunan Antigempa di Jakarta
Sabtu, 29 Maret 2025 - 18:34 WIB
loading...
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Riandy Haroen menyoroti pentingnya edukasi dan kesiapsiagaan terhadap bahaya gempa bumi di Jakarta. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Riandy Haroen menyoroti pentingnya edukasi dan kesiapsiagaan terhadap bahaya gempa bumi di Jakarta. Sebagai negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa.
Maka itu, penerapan teknologi antigempa harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. “Kita tidak bisa menunggu bencana terjadi baru bertindak,” kata Riandy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/3/2025).
Menurut dia, Indonesia harus belajar dari peristiwa gempa yang melanda Myanmar pada 28 Maret 2025 yang juga dirasakan hingga Bangkok, Thailand. Secara geografis, kata dia, Indonesia dan Thailand memiliki kemiripan dalam potensi gempa.
Baca juga: 2 Gempa Bumi Dahsyat Guncang Myanmar dan Thailand
“Pemerintah provinsi dan dunia usaha harus bersinergi dalam menerapkan standar bangunan antigempa untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.
Riandy menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Menurut Riandy, penerapan teknologi tahan gempa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi keharusan bagi pengembang properti dan industri konstruksi.
Dengan teknologi yang tepat, risiko korban jiwa dan kerusakan akibat gempa dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga pasca bencana. Sebagai langkah konkret, HIPMI Jaya akan mendorong diskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mencetuskan regulasi yang mewajibkan penerapan teknologi antigempa dalam setiap pembangunan baru.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ini saatnya Indonesia bertransformasi menuju pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Maka itu, penerapan teknologi antigempa harus menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. “Kita tidak bisa menunggu bencana terjadi baru bertindak,” kata Riandy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/3/2025).
Menurut dia, Indonesia harus belajar dari peristiwa gempa yang melanda Myanmar pada 28 Maret 2025 yang juga dirasakan hingga Bangkok, Thailand. Secara geografis, kata dia, Indonesia dan Thailand memiliki kemiripan dalam potensi gempa.
Baca juga: 2 Gempa Bumi Dahsyat Guncang Myanmar dan Thailand
“Pemerintah provinsi dan dunia usaha harus bersinergi dalam menerapkan standar bangunan antigempa untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.
Riandy menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Menurut Riandy, penerapan teknologi tahan gempa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi keharusan bagi pengembang properti dan industri konstruksi.
Dengan teknologi yang tepat, risiko korban jiwa dan kerusakan akibat gempa dapat diminimalisir, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga pasca bencana. Sebagai langkah konkret, HIPMI Jaya akan mendorong diskusi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mencetuskan regulasi yang mewajibkan penerapan teknologi antigempa dalam setiap pembangunan baru.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ini saatnya Indonesia bertransformasi menuju pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
