Pantau Terminal Peti Kemas Kariangau, Gubernur Kaltim: Sangat Strategis Hasilkan PAD
Rabu, 12 Maret 2025 - 15:02 WIB
loading...
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud mengunjungi PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan. Foto/istimewa
A
A
A
KALTIM - Gubernur Kalimantan Timur ( Kaltim ) Rudy Mas'ud mengunjungi PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan. Kunjungan untuk melihat aktivitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Kariangau.
Menurut Rudy Mas'ud, PT KKT merupakan unit usaha yang didirikan oleh Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Pelindo IV. KKT mengelola bisnis pelabuhan dan terminal peti kemas.
"Ini adalah aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya, Rabu (12/3/2025).
Gubernur berharap agar potensi besar KKT bisa terus dikembangkan. Misal pengembangan dermaga yang saat ini memiliki panjang 270 meter akan diperpanjang hingga 1.000 meter ke sisi kanan dan kiri.
Baca juga: Kumpulkan Zakat Karyawan, PT Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Baznas
Pengembangan ini akan dilakukan untuk mendukung aktivitas perkapalan dan angkutan logistik Kaltim, serta mengantisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pasti memerlukan banyak material dan logistik.
"Terminal peti kemas ini sangat strategis. Sangat baik untuk distribusi barang dan jasa agar bisa menekan inflasi. Bahkan harga akan lebih terjangkau dan ketahanan makanan untuk konsumsi masyarakat akan lebih terjamin," jelas Rudy.
Areal KKT sekitar 16 hektare, dari 72,5 hektare yang tersedia. Tidak jauh dari kawasan ini, Pemprov Kaltim masih memiliki 300 hektare lahan yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di sekitar Teluk Balikpapan.
Baca juga: Bea Cukai Kaltim Berikan Fasilitas Gudang pada PT Sinar Dani Borneo
Menurutnya, masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari kawasan ini oleh Perusda Kaltim. "Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini. Minimal medium range kapasitas 35.000 ton hingga 50.000 ton," jelas Rudy.
Gubernur Rudy berharap Pemprov Kaltim melalui perusdanya dapat lebih memaksimalkan lahan yang tersedia di kawasan itu karena sangat strategis. Pengelolaan yang baik akan mendorong pendapatan yang jauh lebih besar bagi daerah. Ia pun tidak sependapat dengan konsep kerja sama 50:50 yang selama ini terjalin dengan Pelindo.
"Kita akan duduk bersama untuk membahas ini. Dalam bisnis harus ada mayoritas dan minoritas. Kita harus mendapatkan lebih baik lagi dari sekarang," tandasnya.
Selain aktivitas pelabuhan, Gubernur Rudy Mas'ud juga menyinggung jalan masuk KKT yang sebagian rusak dan longsor.
"Jalan itu sekarang sudah jadi jalan nasional. Jadi terkait longsornya jalan, amblasnya jalan menjadi kewenangan pusat. Tapi akan tetap kita berikan support agar perbaikan jalan bisa diprioritaskan," tegas Gubernur.
Selain soal jalan, Gubernur juga akan segera menyiapkan lahan khusus untuk truk-truk pengangkut kontainer agar tidak parkir lagi di sepanjang jalan tersebut. "Parkir nanti kita akan siapkan daerah khusus parkir. Mudah-mudahan nanti bisa dikelola oleh perusda," kata Gubernur.
Dengan parkir khusus itu, semua kendaraan pengangkut kontainer, semen dan aspal curah bisa dikumpulkan di satu lokasi dan tidak lagi parkir liar, merusak pandangan dan juga merusak jalan serta menyebabkan longsor.
Direktur Utama PT KKT Enriany Muis mengungkapkan aktivitas bongkar muat mencapai 40-45 kapal setiap bulan. Untuk aktivitas bongkar muat, KKT memiliki tiga container crane (CC). Dua masih menggunakan bahan bakar dan satu sudah menggunakan elektrik. "Kami mengupayakan ketiga CC nanti menjadi elektrik, meski tetap kita antisipasi dengan menyiapkan jenset (bahan bakar)," jelas Enriany Muis.
Kepada Gubernur Rudy Mas'ud, Enriany Muis juga menjelaskan rencana KKT untuk memperluas dermaga menjadi 1.000 meter.
Sementara Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim menjelaskan terdapat tiga jenis penerimaan dari KKT. Yakni deviden (50:50) dengan Pelindo, imbalan jasa dan manajemen fee.
Deviden dari KKT (2014-2024) rata-rata Rp3,8 miliar. Sedangkan penerimaan deviden pada 2024 menjadi yang tertinggi sebesar sebesar Rp11,2 miliar. Penghasilan lainnya berasal dari imbal jasa aset tahun 2024 sebesar Rp8,1 miliar. "Dan manajemen fee untuk 2024 sebesar Rp7,4 miliar," ungkap Abi.
Sedangkan total aset Pemprov Kaltim yang ada di sini mencapai Rp707 miliar terdiri dari aset tanah Rp550 miliar, bangunan Rp130 miliar dan water treatment plant Rp27 miliar.
Menurut Rudy Mas'ud, PT KKT merupakan unit usaha yang didirikan oleh Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Pelindo IV. KKT mengelola bisnis pelabuhan dan terminal peti kemas.
"Ini adalah aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya, Rabu (12/3/2025).
Gubernur berharap agar potensi besar KKT bisa terus dikembangkan. Misal pengembangan dermaga yang saat ini memiliki panjang 270 meter akan diperpanjang hingga 1.000 meter ke sisi kanan dan kiri.
Baca juga: Kumpulkan Zakat Karyawan, PT Pupuk Kaltim Raih Penghargaan dari Baznas
Pengembangan ini akan dilakukan untuk mendukung aktivitas perkapalan dan angkutan logistik Kaltim, serta mengantisipasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pasti memerlukan banyak material dan logistik.
"Terminal peti kemas ini sangat strategis. Sangat baik untuk distribusi barang dan jasa agar bisa menekan inflasi. Bahkan harga akan lebih terjangkau dan ketahanan makanan untuk konsumsi masyarakat akan lebih terjamin," jelas Rudy.
Areal KKT sekitar 16 hektare, dari 72,5 hektare yang tersedia. Tidak jauh dari kawasan ini, Pemprov Kaltim masih memiliki 300 hektare lahan yang juga sangat potensial untuk dikembangkan di sekitar Teluk Balikpapan.
Baca juga: Bea Cukai Kaltim Berikan Fasilitas Gudang pada PT Sinar Dani Borneo
Menurutnya, masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari kawasan ini oleh Perusda Kaltim. "Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini. Minimal medium range kapasitas 35.000 ton hingga 50.000 ton," jelas Rudy.
Gubernur Rudy berharap Pemprov Kaltim melalui perusdanya dapat lebih memaksimalkan lahan yang tersedia di kawasan itu karena sangat strategis. Pengelolaan yang baik akan mendorong pendapatan yang jauh lebih besar bagi daerah. Ia pun tidak sependapat dengan konsep kerja sama 50:50 yang selama ini terjalin dengan Pelindo.
"Kita akan duduk bersama untuk membahas ini. Dalam bisnis harus ada mayoritas dan minoritas. Kita harus mendapatkan lebih baik lagi dari sekarang," tandasnya.
Selain aktivitas pelabuhan, Gubernur Rudy Mas'ud juga menyinggung jalan masuk KKT yang sebagian rusak dan longsor.
"Jalan itu sekarang sudah jadi jalan nasional. Jadi terkait longsornya jalan, amblasnya jalan menjadi kewenangan pusat. Tapi akan tetap kita berikan support agar perbaikan jalan bisa diprioritaskan," tegas Gubernur.
Selain soal jalan, Gubernur juga akan segera menyiapkan lahan khusus untuk truk-truk pengangkut kontainer agar tidak parkir lagi di sepanjang jalan tersebut. "Parkir nanti kita akan siapkan daerah khusus parkir. Mudah-mudahan nanti bisa dikelola oleh perusda," kata Gubernur.
Dengan parkir khusus itu, semua kendaraan pengangkut kontainer, semen dan aspal curah bisa dikumpulkan di satu lokasi dan tidak lagi parkir liar, merusak pandangan dan juga merusak jalan serta menyebabkan longsor.
Direktur Utama PT KKT Enriany Muis mengungkapkan aktivitas bongkar muat mencapai 40-45 kapal setiap bulan. Untuk aktivitas bongkar muat, KKT memiliki tiga container crane (CC). Dua masih menggunakan bahan bakar dan satu sudah menggunakan elektrik. "Kami mengupayakan ketiga CC nanti menjadi elektrik, meski tetap kita antisipasi dengan menyiapkan jenset (bahan bakar)," jelas Enriany Muis.
Kepada Gubernur Rudy Mas'ud, Enriany Muis juga menjelaskan rencana KKT untuk memperluas dermaga menjadi 1.000 meter.
Sementara Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim menjelaskan terdapat tiga jenis penerimaan dari KKT. Yakni deviden (50:50) dengan Pelindo, imbalan jasa dan manajemen fee.
Deviden dari KKT (2014-2024) rata-rata Rp3,8 miliar. Sedangkan penerimaan deviden pada 2024 menjadi yang tertinggi sebesar sebesar Rp11,2 miliar. Penghasilan lainnya berasal dari imbal jasa aset tahun 2024 sebesar Rp8,1 miliar. "Dan manajemen fee untuk 2024 sebesar Rp7,4 miliar," ungkap Abi.
Sedangkan total aset Pemprov Kaltim yang ada di sini mencapai Rp707 miliar terdiri dari aset tanah Rp550 miliar, bangunan Rp130 miliar dan water treatment plant Rp27 miliar.
(cip)
Lihat Juga :
