DPRD Jakarta Pecut Kinerja Dinas SDA Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung
Minggu, 09 Maret 2025 - 21:27 WIB
loading...
Ilustrasi normalisasi Kali Ciliwung.Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi D DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) menggeber pembebasan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Dia kecewa kecewa lantaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) lamban dalam pembebasan lahan tersebut.
Dia mengatakan, pembebasan lahan harus segera diurus oleh Dinas SDA tanpa berlama-lama jika sudah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan warga sekitar.
“Permasalahannya di pembebasan lahan, harusnya kita bisa push (dorong) karena memang perlu. Kita harus laksanakan prosedurnya, dan inginnya tidak perlu lama,” kata Yuke di Jakarta, Minggu (9/3/2025).
Baca juga: Pemprov Jakarta Bakal Bebaskan 634 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung
Dirinya kecewa karena penentuan lokasi (penlok) menjadi salah satu alasan lambannya pembebasan lahan. Masa berlaku penentuan lokasi habis bila tak segera rampung.
Seperti di penlok 1, pembebasan lahan Sungai Ciliwung dari Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1680 Tahun 2016, masa berlakunya telah habis sejak Juli 2018. Padahal masih terdapat 4,63 kilometer.
Sedangkan penlok 2 pembebasan lahan Sungai Ciliwung dari Jalan TB Simatupang hingga Kampung Melayu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 dengan masa berlaku sampai Februari 2023. Padahal masih 7,6 kilometer lagi.
“Kadang hampir setahun. Mati penlok ulang lagi dari awal. Tidak akan kelar-kelar gitu,” ucap Politikus PDIP itu.
Yuke berharap, Pemprov Jakarta membuat sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempermudah dan mempercepat pembebasan lahan. “Kita rekomendasikan ke gubernur agar ada koordinasi lintas dinas. Kalau perlu ke kementerian juga, koordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal mulai membebaskan 634 bidang lahan di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur serta Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Diketahui pembebasan lahan untuk normalisasi sempat menemui kendala di setiap era kepemimpinan di Jakarta.
"Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ada 3 wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina dan Pengadegan. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut: Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah," kata Sekretaris Dinas SDA Hendri saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).
"Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," tambahnya.
Dia mengatakan, pembebasan lahan harus segera diurus oleh Dinas SDA tanpa berlama-lama jika sudah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan warga sekitar.
“Permasalahannya di pembebasan lahan, harusnya kita bisa push (dorong) karena memang perlu. Kita harus laksanakan prosedurnya, dan inginnya tidak perlu lama,” kata Yuke di Jakarta, Minggu (9/3/2025).
Baca juga: Pemprov Jakarta Bakal Bebaskan 634 Bidang Tanah untuk Normalisasi Ciliwung
Dirinya kecewa karena penentuan lokasi (penlok) menjadi salah satu alasan lambannya pembebasan lahan. Masa berlaku penentuan lokasi habis bila tak segera rampung.
Seperti di penlok 1, pembebasan lahan Sungai Ciliwung dari Kampung Melayu sampai Pintu Air Manggarai. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1680 Tahun 2016, masa berlakunya telah habis sejak Juli 2018. Padahal masih terdapat 4,63 kilometer.
Sedangkan penlok 2 pembebasan lahan Sungai Ciliwung dari Jalan TB Simatupang hingga Kampung Melayu melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 dengan masa berlaku sampai Februari 2023. Padahal masih 7,6 kilometer lagi.
“Kadang hampir setahun. Mati penlok ulang lagi dari awal. Tidak akan kelar-kelar gitu,” ucap Politikus PDIP itu.
Yuke berharap, Pemprov Jakarta membuat sinergi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempermudah dan mempercepat pembebasan lahan. “Kita rekomendasikan ke gubernur agar ada koordinasi lintas dinas. Kalau perlu ke kementerian juga, koordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal mulai membebaskan 634 bidang lahan di Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur serta Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan untuk program normalisasi Kali Ciliwung. Diketahui pembebasan lahan untuk normalisasi sempat menemui kendala di setiap era kepemimpinan di Jakarta.
"Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ada 3 wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina dan Pengadegan. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut: Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah," kata Sekretaris Dinas SDA Hendri saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).
"Cawang: 58.946 m2, Pengadegan: 13.101 m2, Bidara Cina: 57.035 m2," tambahnya.
(rca)
Lihat Juga :
