Polres Jakarta Barat Amankan 2 Orang dan Sajam di Daan Mogot
Jum'at, 28 Februari 2025 - 14:53 WIB
loading...
Polres Metro Jakarta Barat mengamankan beberapa orang terkait dugaan pendudukan lahan secara ilegal di kawasan Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat mengamankan beberapa orang terkait dugaan pendudukan lahan secara ilegal di kawasan Jalan Daan Mogot KM 18, Kalideres.
Kasat Reskrim Polrestro Jakbar AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, 2 orang diamankan dari lokasi lahan tersebut.
Baca juga: Sengketa Lahan, Polrestro Jaksel Amankan 10 Anggota Ormas di Jagakarsa
“Sudah diamankan dan posisi di dalam TKP sudah aman,” ujar Arfan, Jumat (28/2/2025).
Kedua orang yang sempat diamankan itu telah dimintai keterangan di Mapolrestro Jakbar.
“Diamankan sebagai saksi,” ujarnya.
Arfan menjelaskan, pengamanan beberapa orang preman itu dilakukan Satreskrim Polrestro Jakbar menindaklanjuti laporan Nomor LP/B/5752/XI/2024/SPKT/Polda Metro Jaya yang disampaikan Rosalina Soesilawati.
Baca juga: Polisi Pukul Mundur Massa yang Hadang Eksekusi Lahan Sengketa di Maros
Atas laporan itu, lanjut AKBP Arfan, pihaknya menerjunkan sekitar 20 anggota ke lokasi lahan yang diduga dikuasai sejumlah orang tersebut.
Selain dua preman, anggota mengamankan sejumlah senjata berupa tombak, double stick, golok, dan airsoft gun serta 3 unit sepeda motor.
Kedua orang dan sejumlah senjata serta sepeda motor itu kemudian dibawa ke Mapolresto Jakbar. Sebelum meninggalkan lokasi, anggota memasang garis polisi (police line).
“Jumlah orang yang diamankan tidak bertambah, hanya dua orang sebagai saksi,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Rosalina Soesilawati, Rivai Kusumanegara mengapresiasi gerak cepat dan tindakan tegas Polrestro Jakbar.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polres Jakarta Barat yang telah mengamankan pelaku pendudukan paksa,” katanya.
Dia menjelaskan, sita jaminan yang dilakukan pengadilan hanya sekadar membacakan penetapan hakim di lokasi dan mencatatkannya di kantor pertanahan setempat, bukan dilakukan pendudukan atau penguasaan lahan.
“Upaya pendudukan paksa karena adanya sita jaminan jelas bertentangan dengan hukum dan mencederai citra pengadilan,” ujarnya.
Terlebih, kata Rivai, saat pendudukan paksa lahan tersebut, sekelompok massa menggunakan atribut bertuliskan Pengadilan Jakarta Barat.
Kasat Reskrim Polrestro Jakbar AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, 2 orang diamankan dari lokasi lahan tersebut.
Baca juga: Sengketa Lahan, Polrestro Jaksel Amankan 10 Anggota Ormas di Jagakarsa
“Sudah diamankan dan posisi di dalam TKP sudah aman,” ujar Arfan, Jumat (28/2/2025).
Kedua orang yang sempat diamankan itu telah dimintai keterangan di Mapolrestro Jakbar.
“Diamankan sebagai saksi,” ujarnya.
Arfan menjelaskan, pengamanan beberapa orang preman itu dilakukan Satreskrim Polrestro Jakbar menindaklanjuti laporan Nomor LP/B/5752/XI/2024/SPKT/Polda Metro Jaya yang disampaikan Rosalina Soesilawati.
Baca juga: Polisi Pukul Mundur Massa yang Hadang Eksekusi Lahan Sengketa di Maros
Atas laporan itu, lanjut AKBP Arfan, pihaknya menerjunkan sekitar 20 anggota ke lokasi lahan yang diduga dikuasai sejumlah orang tersebut.
Selain dua preman, anggota mengamankan sejumlah senjata berupa tombak, double stick, golok, dan airsoft gun serta 3 unit sepeda motor.
Kedua orang dan sejumlah senjata serta sepeda motor itu kemudian dibawa ke Mapolresto Jakbar. Sebelum meninggalkan lokasi, anggota memasang garis polisi (police line).
“Jumlah orang yang diamankan tidak bertambah, hanya dua orang sebagai saksi,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Rosalina Soesilawati, Rivai Kusumanegara mengapresiasi gerak cepat dan tindakan tegas Polrestro Jakbar.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Polres Jakarta Barat yang telah mengamankan pelaku pendudukan paksa,” katanya.
Dia menjelaskan, sita jaminan yang dilakukan pengadilan hanya sekadar membacakan penetapan hakim di lokasi dan mencatatkannya di kantor pertanahan setempat, bukan dilakukan pendudukan atau penguasaan lahan.
“Upaya pendudukan paksa karena adanya sita jaminan jelas bertentangan dengan hukum dan mencederai citra pengadilan,” ujarnya.
Terlebih, kata Rivai, saat pendudukan paksa lahan tersebut, sekelompok massa menggunakan atribut bertuliskan Pengadilan Jakarta Barat.
(shf)
Lihat Juga :
