Ketua Forum Kebangsaan Banten Minta Prabowo Hentikan Konflik di Pesisir Tangerang
Selasa, 04 Februari 2025 - 17:38 WIB
loading...
Ketua Forum Kebangsaan Banten Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan konflik horizontal di pesisir Tangerang, Banten. Foto/istimewa
A
A
A
BANTEN - Ketua Forum Kebangsaan Banten Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan konflik horizontal di pesisir Tangerang, Banten.
Hal itu menyusul bentrokan antara warga yang pro dan kontra terhadap proyek pembangunan PIK 2 di Desa Muncang, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Sony Santoso menyebut konflik ini bukan kali pertama terjadi, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum untuk meredam ketegangan yang terus meningkat di tengah masyarakat.
Baca juga: Kasus Pagar Laut Tangerang, Ombudsman Banten Temukan Maladministrasi hingga 6 Indikasi Pidana
"Saya heran, di mana tanggung jawab Presiden Prabowo? Konflik sudah berkali-kali terjadi, tapi penyelesaiannya nihil. Rakyat Banten seolah dibiarkan diadu domba dan menjadi korban," ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Sony menyesalkan sikap Presiden Prabowo yang seakan bungkam. "Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo harus bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Banten, jangan diam saja dengan yang terjadi di sini Pak Jenderal,” tegasnya.
Baca juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sony juga mengkritik sikap aparat keamanan yang dianggap lamban dan tidak tegas dalam menangani konflik ini. "Aparat keamanan seakan membiarkan. Apakah harus ada jatuh korban lebih dulu baru ada tindakan? Deteksi dininya dimana? Mitigasinya pun lemah? rakyat sangat kecewa jika seperti ini," ungkapnya.
Sony berharap Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan adil. "Kita tidak boleh menutup mata atas penderitaan rakyat Banten yang tertindas. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas demi keutuhan dan kedamaian bangsa, deteksi dininya harus jalan, gerakan konflik lebih besar sudah mengintai," ucapnya.
Hal itu menyusul bentrokan antara warga yang pro dan kontra terhadap proyek pembangunan PIK 2 di Desa Muncang, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Sony Santoso menyebut konflik ini bukan kali pertama terjadi, namun hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum untuk meredam ketegangan yang terus meningkat di tengah masyarakat.
Baca juga: Kasus Pagar Laut Tangerang, Ombudsman Banten Temukan Maladministrasi hingga 6 Indikasi Pidana
"Saya heran, di mana tanggung jawab Presiden Prabowo? Konflik sudah berkali-kali terjadi, tapi penyelesaiannya nihil. Rakyat Banten seolah dibiarkan diadu domba dan menjadi korban," ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Sony menyesalkan sikap Presiden Prabowo yang seakan bungkam. "Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo harus bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Banten, jangan diam saja dengan yang terjadi di sini Pak Jenderal,” tegasnya.
Baca juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sony juga mengkritik sikap aparat keamanan yang dianggap lamban dan tidak tegas dalam menangani konflik ini. "Aparat keamanan seakan membiarkan. Apakah harus ada jatuh korban lebih dulu baru ada tindakan? Deteksi dininya dimana? Mitigasinya pun lemah? rakyat sangat kecewa jika seperti ini," ungkapnya.
Sony berharap Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik ini secara damai dan adil. "Kita tidak boleh menutup mata atas penderitaan rakyat Banten yang tertindas. Sudah saatnya pemerintah bersikap tegas demi keutuhan dan kedamaian bangsa, deteksi dininya harus jalan, gerakan konflik lebih besar sudah mengintai," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
