Demo Kedubes Malaysia, Buruh Protes Keras Penembakan Brutal 5 Pekerja Migran
Kamis, 30 Januari 2025 - 12:08 WIB
loading...
Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti
A
A
A
JAKARTA - Puluhan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung Kedubes Malaysia , Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas penembakan brutal 5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Rhu, Malaysia, beberapa waktu lalu.
"Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak aparat Malaysia," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kamis (30/1/2025).
Baca juga: Pemerintah Desak Malaysia Usut Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Rhu
Menurut dia, aksi menuntut keadilan bagi buruh migran Indonesia ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia hingga mengakibatkan satu tewas melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia, Kamis (30/1/2025) dilanjutkan aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Buruh menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.
"Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing," ungkap Said.
Pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.
"Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya," katanya.
Said menambahkan aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh.
Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.
"Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap tindakan brutal yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak aparat Malaysia," ujar Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Kamis (30/1/2025).
Baca juga: Pemerintah Desak Malaysia Usut Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Rhu
Menurut dia, aksi menuntut keadilan bagi buruh migran Indonesia ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia hingga mengakibatkan satu tewas melibatkan ratusan buruh. Aksi digelar di Kedubes Malaysia, Kamis (30/1/2025) dilanjutkan aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Buruh menuntut kasus tersebut segera diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.
"Adili dan penjarakan polisi yang menembak mati buruh migran Indonesia. Kami menuntut aparat Malaysia yang melakukan penembakan diproses hukum dan dijatuhi hukuman berat atas tindakan kejam tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah extra judicial killing," ungkap Said.
Pihaknya menuntut menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.
"Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dinilai lemah dalam membela kepentingan pekerja migran sehingga Menteri dan Wakil Menteri P2MI harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya," katanya.
Said menambahkan aksi itu sekaligus bentuk solidaritas buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang kerap mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri. KSPI dan Partai Buruh menegaskan ketidakadilan terhadap satu buruh adalah ketidakadilan terhadap seluruh buruh.
Maka itu, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi para pekerja migran.
(jon)
Lihat Juga :
