Terbit Instruksi Presiden, DPRD Lebak Pangkas Perjalanan Dinas Rp29 Miliar?
Kamis, 23 Januari 2025 - 14:11 WIB
loading...
Ketua Komisi I DPRD Lebak, Bangbang menyatakan Dewan akan membahas dan mempelajari Inpres soal efisiensi anggaran. Foto/Fariz Abdullah
A
A
A
LEBAK - DPRD Lebak, Banten menganggarkan perjalanan dinas (Perjadin) pada tahun 2025 sebesar Rp29 miliar. Jumlah itu lebih besar dibanding anggaran pembangunan jalan rusak di Bumi Multatuli.
Berdasarkan informasi, anggaran pembangunan atau perbaikan jalan di Kabupaten Lebak pada tahun 2025 sebesar Rp20 miliar. Nilai serupa juga tercatat untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Baca juga: Megawati Tunjuk Anak Ribka Tjiptaning Jadi Ketua DPRD Lebak, Ini Sosoknya
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah melakukan perampingan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Hal itu tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
Dalam salinan yang diterima efisiensi belanja itu ditujukan kepada para menteri kabinet merah putih, panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati/wali kota.
Dalam poin ke empat nomor 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Hal ini direspons oleh Ketua Komisi I DPRD Lebak, Bangbang. Dia mengaku akan membahas dan mempelajari inpres soal efisiensi anggaran.
Baca juga: 3 Komjen Polisi Bermarga Batak yang Aktif Bertugas di 2025, Siapa Saja?
"Kalau itu menjadi regulasi kenapa tidak yang jelas DPRD taat terhadap hukum, DPRD misalkan ini engga, DPRD mengikuti perkembangan kalau memang amanat Perpres itu bersifat wajib kami yakin tidak hanya OPD atau dinas lain, kami yakin DPRD juga mengikuti,"kata Bangbang.
Ketua DPC Gerindra Lebak ini juga mengaku tidak masalah perjalanan dinas DPRD dipangkas jika memang berdasarkan aturan yang tepat.
"Tidak masalah, karena itu regulasi aturan yang sifatnya yang wajib dilaksanakan untuk mendukung MBG," katanya.
Meski demikian, Bangbang mengaku belum membahas mengenai persoalan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dengan para anggota dan pimpinan DPRD.
"Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Ini hal biasa kita dari Covid-19, refocusing dan lain-lain sudah biasa. Yang jelas program pemerintah dari pusat sampai daerah itu harus berjalan," katanya.
Bangbang juga mengaku bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak berdampak apa-apa bagi para anggota DPRD Lebak.
"Dampaknya kalau dampak saya rasa tidak, tetap bisa jalan (dengan anggaran yang tersedia)," tandasnya.
Berdasarkan informasi, anggaran pembangunan atau perbaikan jalan di Kabupaten Lebak pada tahun 2025 sebesar Rp20 miliar. Nilai serupa juga tercatat untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Baca juga: Megawati Tunjuk Anak Ribka Tjiptaning Jadi Ketua DPRD Lebak, Ini Sosoknya
Di sisi lain, pemerintah pusat tengah melakukan perampingan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Hal itu tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.
Dalam salinan yang diterima efisiensi belanja itu ditujukan kepada para menteri kabinet merah putih, panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati/wali kota.
Dalam poin ke empat nomor 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Hal ini direspons oleh Ketua Komisi I DPRD Lebak, Bangbang. Dia mengaku akan membahas dan mempelajari inpres soal efisiensi anggaran.
Baca juga: 3 Komjen Polisi Bermarga Batak yang Aktif Bertugas di 2025, Siapa Saja?
"Kalau itu menjadi regulasi kenapa tidak yang jelas DPRD taat terhadap hukum, DPRD misalkan ini engga, DPRD mengikuti perkembangan kalau memang amanat Perpres itu bersifat wajib kami yakin tidak hanya OPD atau dinas lain, kami yakin DPRD juga mengikuti,"kata Bangbang.
Ketua DPC Gerindra Lebak ini juga mengaku tidak masalah perjalanan dinas DPRD dipangkas jika memang berdasarkan aturan yang tepat.
"Tidak masalah, karena itu regulasi aturan yang sifatnya yang wajib dilaksanakan untuk mendukung MBG," katanya.
Meski demikian, Bangbang mengaku belum membahas mengenai persoalan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dengan para anggota dan pimpinan DPRD.
"Saya juga baru tahu beberapa hari yang lalu. Ini hal biasa kita dari Covid-19, refocusing dan lain-lain sudah biasa. Yang jelas program pemerintah dari pusat sampai daerah itu harus berjalan," katanya.
Bangbang juga mengaku bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas tidak berdampak apa-apa bagi para anggota DPRD Lebak.
"Dampaknya kalau dampak saya rasa tidak, tetap bisa jalan (dengan anggaran yang tersedia)," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
