Atasi Krisis Ekonomi, JBMI Desak Pemerintah Kembangkan e-Koperasi

MEDAN - Ketua Umum Jam’iyah Batak Muslim Indonesia ( JBMI ) Albiner Sitompul mengusulkan sudah saatnya pemerintah mengembangkan e- koperasi dalam upaya keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Corona atau COVID-19.

"Menyelesaikan pandemi Corona telah dihadapi dengan langkah protokol kesehatan. Bagaimana dengan terganggunya daya beli masyarakat yang berakibat pada berkurangnya kemampuan keuangan negara?" kata Albiner kepada SINDOnews, Rabu (2/9/2020). (Baca juga: Koperasi Masjid Dinilai Punya Potensi Besar untuk Umat )

Menurut dia, pandemi Corona dan ekonomi merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri, namun harus terintegrasi. (Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri Silatnas Jam'iyah Batak Muslim Indonesia )

Berbagai upaya telah disiasati dengan menggunakan teknologi berbasis informasi teknologi (IT), namun masih dirasakan kurang.

Albiner mengatakan, pengembangan ekonomi tidak lepas dari pengembangan silaturahim, baik makro maupun mikro. Pada mulanya ekonomi makro dilaksanakan melalui perdagangan barter. Kemudian berkembang,
hingga akhirnya menggunakan mata uang yang sah, baik cash maupun electronic money.

Albiner mengutip apa yang pernah dikatakan founding fathers, Mohammad Hatta," “koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian Indonesia”.

Menurut Albiner dalam kondisi seperti sekarang, pelaksanaan koperasi secara konvensional sudah tidak sesuai dengan keadaan pandemi. Sebab protokol kesehatan mengatur untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian. "Jadi sudah saatnya pemerintah membangun elektronik
koperasi (e-koperasi)," tegas Albiner.

"Masyarakat kota membangun koperasi tingkat rukun warga (RW), terdiri dari beberapa rukun tetangga (RT). Sedangkan masyarakat desa membangun e-koperasi desa,” kata dia.

Dia mengjelaskan, keberadaan e-koperasi mempermudah masyarakat sembilan bahan pokok (sembako) dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Baik laba maupun pemanfaatan kuota internet, yang keanggotaannya dapat diketahui dengan zona jaringan (geostationerI) yang dibangun e-koperasi, karena mempunyai sandi sendiri.

“Dinamika hubungan masyarakat dalam lingkung e-koperasi akan meningkatkan hubungan silaturahmi, sekaligus dapat mengetahui keadaan warga sebagai anggota e-koperasi. Bila ada bantuan dari pemerintah, mudah dan tepat sasaran pendistribusiannya, karena e-koperasi telah mempunyai data yang akurat,” kata dia.

Untuk itu, pengawasan dinamika e-koperasi sangat dibutuhkan. Hal ini dapat diatasi dengan menyambungkan link untuk mempermudah berbagi informasi dengan kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan pusat.

Dia menekankan, kebersamaan dan persaudaraan sangat dibutuhkan dalam memutus jaringan virus Corona, sehingga e-koperasi dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan sila
kelima Pancasila. Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Keberadaan pasar modern serta pelaku dagang di pasar tradisional dapat dijadikan mitra e-koperasi, yang pada gilirannya terjadi pembagian keuntungan (profit sharing) dan dapat dirasakan masyarakat.
Kerja sama ekonomi di atas diatur dengan protokol ekonomi,” pungkas Albiner Sitompul.