alexametrics

Pemeriksaan Dugaan Kasus Korupsi Boimin, 4 Tutor Kembali Mangkir

loading...
Pemeriksaan Dugaan Kasus Korupsi Boimin, 4 Tutor Kembali Mangkir
4 tutor PKBM Karoko Mas yang dipanggil polisi sebagai saksi kasus penyelewengan dan penyimpangan dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah kembali mangkir. Foto/INews/Edy Irawan
A+ A-
BIMA - Dugaan kasus penyelewengan dan penyimpangan dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah oleh pemiliknya, Boimin, anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dari fraksi partai Gerindra kini menuai babak akhir dalam tahap pemeriksaan saksi.

Terhitung sudah lebih dari 50 orang saksi telah diperiksa oleh pihak penyidik Tipikor Reskrim Polres Bima Kota, dan kini tersisa tinggal 16 orang saksi akan diperiksa lebih lanjut.

Menurut Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Hilmi Manosoh Prayugo, dari 16 orang saksi yang kesemuanya adalah tutor PKBM Karoko Mas, 4 orang saksi di antaranya yakni Rayati, Nur Afeningsih, Ramlin dan Muhamad Saleh, telah dilayangkan dua kali surat panggilan. Meski demikian, ke empat saksi yang merupakan tutor handal pada PKBM Karoko Mas tersebut masih mangkir dari panggilan.



Surat panggilan untuk ke empat saksi tersebut langsung dibawa tangan oleh Boimin untuk diberikan kepada para tutornya setelah sebelumnya Boimin berjanji pada pihak Kepolisian akan berupaya koperatif dalam setiap proses hukum yang terus berjalan termasuk menghadirkan semua saksi.

Akan tetapi, baru pada tahan proses penyelidikan ini Boimin dinilai telah mengingkari janji guna menghadirkan langsung para saksi atas kasus yang menyeret namanya tersebut.

"Awalnya Boimin berjanji untuk koperatif menghadirkan para saksi. Namun sejauh ini, para saksi yang dipanggil sebelumnya baik itu Warga Belajar (WB), Tutor maupun saksi dari Dinas Dikbudpora, tetap saja ada yang mangkir dari panggilan termasuk ke empat tutor yang dipanggil sudah dua kali dalam pekan lalu. Dan suratnya langsung dibawa oleh yang bersangkutan Boimin, karena dia berjanji untuk koperatif menghadirkan saksi," ungkap Hilmi, saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus tersebut pada Selasa (21/01/2020).

Katanya, pada pekan ini pihaknya akan kembali melayangkan surat panggilan ke tiga kalinya kepada empat tutor tersebut. Jika tidak hadir dalam panggilan ke tiga kali nantinya, pihak Kepolisian akan menjemput atau memeriksa ke empat orang tutor itu di Polsek terdekat dari tempat tinggal para saksi atau Polsek Kecamatan Wera.

Menurutnya pula, setelah berhasil memeriksa ke empat orang saksi tersebut, rencananya pihak penyidik akan memanggil dan memeriksa 12 orang saksi terakhir. Sejauh ini, pihak kepolisian masih belum mengungkap berapa jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan penyelewengan dan penyimpangan anggaran PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah.

"Sementara ini kita tunjukan dulu bentuk keseriusan untuk menuntaskan dugaan kasus penyimpangan dan penyelewengan dana PKBM Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah. Jika nantinya ditemukan adanya kerugian negara, kita akan minta pula pihak BPK untuk melakukan audit," terang Hilmi.

Ditegaskannya pula, bahwa dalam kasus ini pihak Kepolisian tidak akan main-main dalam menutaskan kasus ini. Hanya saja, dalam menangani masalah kasus korupsi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak seperti dalam menangani kasus pidana umum lainnya.

Sebelumnya, Kasus dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran PKBM Karoko Mas milik anggota dewan, Boimin, telah dilaporkan lebih dari satu pelapor di Polres Bima Kota pada Oktober 2019 lalu.

Dalam laporan tersebut, bahwa Boimin diduga kuat menyimpang dan menyelewengkan dana PKBM senilai Rp 1,80 Miliar pada tahun anggaran 2018, 2019, dengan berbagai program kegiatan yang ada didalamnya melalui bantuan ABPN.

Beberapa program yang terindikasi penyimpang berdasarkan hasil investigasi para pelapor di antaranya yakni adanya manipulasi data (fiktif) Warga Belajar Paket B dan Paket C di PKBM tersebut, melakukan pencaplokan pada bengkel bengkel yang bukan binaan PKBK yang dia kelola, melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Sementara, di beberapa program lainnya seperti pada program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dianggarkan tidak digunakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, dan gedung yang dibangun dengan menggunakan uang negara tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan.
(pur)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak