Kades di Pasuruan Dibekali Cara Teknis Penggunaan Dana Desa
Kamis, 12 Desember 2024 - 16:22 WIB
loading...
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara dalam bimtek penggunaan dana desa di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (10/12/2024). FOTO/IST
A
A
A
PASURUAN - Kepala desa Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendapat bimbingan teknis (bimtek) penggunaan dana desa . Dengan adanya bimtek dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut diharapkan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang hadir sebagai pembicara dalam bimtek mengatakan, tanggung jawab kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab, dana desa berasal dari uang negara.
"Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa," kata Misbakhun, wakil rakyat dari Dapil II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu dalam keterangannya dikutip, Kamis (12/12/2024).
Menurut Misbakhun, konsep pembangunan Indonesia saat ini ialah membangun desa terlebih dahulu. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan pun menegaskan dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan.
Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pengurangan alokasi dana desa bagi desa yang sudah berdaya dan lepas dari kemiskinan. Misbakhun menyatakan justru seharusnya desa yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan bisa diberi dana insentif.
"Basis penilaian desa itu selalu kemiskinan, infrastruktur desa, pelayanan desa dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau desanya bisa mengentaskan kemiskinan, bukan dana desanya yang dikurangi, tetap diberikan insentif karena telah berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Oleh karena itu, Misbakhun mengharapkan dana desa untuk konstituennya tidak berkurang. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan SwadiriIndonesia (Depinas SOKSI) tersebut juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah pemilihannya bekerja sama dalam mengelola dana.
Baca juga: Sungguh Terlalu, Oknum Kades di Brebes Korupsi Dana Desa Rp1 Miliar untuk Judi Online
"Mudah-mudahan dana desa untuk Kabupaten Pasuruan terus terjaga, dana transfer daerah juga tidak berkurang. Dalam rangka inilah kita bergandengan tangan bersama untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab, memenuhi standar pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ucap Misbakhun.
Pembicara lain dalam bimtek itu ialah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPKP Provinsi Jatim Abdul Chair, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Didyk Choiroel, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso. Adapun pesertanya adalah para kades se-Kabupaten Pasuruan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang hadir sebagai pembicara dalam bimtek mengatakan, tanggung jawab kades atas penggunaan dana desa tidaklah ringan. Sebab, dana desa berasal dari uang negara.
"Komitmen saya ialah untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian (para kades) dalam pengelolaan dana desa," kata Misbakhun, wakil rakyat dari Dapil II Jatim (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo) itu dalam keterangannya dikutip, Kamis (12/12/2024).
Menurut Misbakhun, konsep pembangunan Indonesia saat ini ialah membangun desa terlebih dahulu. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan pun menegaskan dana desa sangat penting dan strategis untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan.
Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga mengkritisi kebijakan pemerintah tentang pengurangan alokasi dana desa bagi desa yang sudah berdaya dan lepas dari kemiskinan. Misbakhun menyatakan justru seharusnya desa yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan bisa diberi dana insentif.
"Basis penilaian desa itu selalu kemiskinan, infrastruktur desa, pelayanan desa dan sebagainya. Nah, seharusnya kalau desanya bisa mengentaskan kemiskinan, bukan dana desanya yang dikurangi, tetap diberikan insentif karena telah berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, kesehatan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Oleh karena itu, Misbakhun mengharapkan dana desa untuk konstituennya tidak berkurang. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan SwadiriIndonesia (Depinas SOKSI) tersebut juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah pemilihannya bekerja sama dalam mengelola dana.
Baca juga: Sungguh Terlalu, Oknum Kades di Brebes Korupsi Dana Desa Rp1 Miliar untuk Judi Online
"Mudah-mudahan dana desa untuk Kabupaten Pasuruan terus terjaga, dana transfer daerah juga tidak berkurang. Dalam rangka inilah kita bergandengan tangan bersama untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab, memenuhi standar pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ucap Misbakhun.
Pembicara lain dalam bimtek itu ialah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPKP Provinsi Jatim Abdul Chair, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Didyk Choiroel, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso. Adapun pesertanya adalah para kades se-Kabupaten Pasuruan.
(abd)
Lihat Juga :
