Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Jakarta Diumumkan Hari Ini, Pramono Harap KPU Transparan
Minggu, 08 Desember 2024 - 13:52 WIB
loading...
Cagub Jakarta Pramono Anung melakukan olahraga lari dan berjalan kaki di kawasan CFD Jakarta, Minggu (8/12/2024) pagi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung menanggapi rencana KPUD Jakarta yang bakal menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, Minggu (8/12/2024) siang ini. Pramono berharap KPU transparan.
"Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian Sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan," kata Pram kepada wartawan, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, hasil quick count hingga penghitungan suara kemarin dinilainya tak ada perubahan signifikan dalam Pilgub Jakarta 2024. Karena itu, saat pengumuman, diharapkan KPUD Jakarta bisa menyampaikannya secara terbuka dan transparan. Siapa pun bisa mengakses hasil rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024. Dengan begitu, warga Jakarta pun bisa bersama-sama mengawasi hasil Pilgub Jakarta 2024 tersebut.
Baca juga: Gerindra Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK Tak Lama Setelah Jokowi Temui Prabowo
"Jadi, angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya Pemilihan Gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapa pun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik," katanya.
Menurutnya, semua orang, khususnya warga Jakarta saat ini bersama-sama tengah mengawasi Pilgub Jakarta 2024. Maka itu, tak mungkin adanya paksaan intervensi agar Pilkada Jakarta dilakukan 2 putaran.
Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil quick count hingga penghitungan suara, pasangan Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel memiliki suara unggul dengan kemungkinan menang satu putaran. Meski begitu, dia tetap akan menunggu pengumuman resmi dari KPUD Jakarta dan bakal menghormati hasil putusan tersebut.
"Pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan. Tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum, ini negara demokrasi," katanya.
"Kalau kita lihat dari hasil quick count, kemudian Sirekap, dan sampai dengan hasil perhitungan kemarin, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan," kata Pram kepada wartawan, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, hasil quick count hingga penghitungan suara kemarin dinilainya tak ada perubahan signifikan dalam Pilgub Jakarta 2024. Karena itu, saat pengumuman, diharapkan KPUD Jakarta bisa menyampaikannya secara terbuka dan transparan. Siapa pun bisa mengakses hasil rekapitulasi suara di Pilgub Jakarta 2024. Dengan begitu, warga Jakarta pun bisa bersama-sama mengawasi hasil Pilgub Jakarta 2024 tersebut.
Baca juga: Gerindra Siap Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK Tak Lama Setelah Jokowi Temui Prabowo
"Jadi, angkanya hampir sama, sehingga momentum yang seperti ini perlu dijaga di kemudian hari agar jalannya Pemilihan Gubernur di Jakarta ini betul-betul bisa transparan, terbuka, dan siapa pun bisa mendapatkan akses dengan gampang dan baik," katanya.
Yakin Satu Putaran
Pramono Anung hingga kini masih meyakini Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung satu putaran. "Saya selalu berpandangan berprasangka positif, karena mekanisme terbuka tentunya tidak gampang. Orang bisa memaksakan dan ini negara demokrasi, semua orang sekarang mengawasi itu. Dan saya meyakinilah nggak akan ada orang akan memaksakan untuk itu," kata Pram pada wartawan, Minggu (8/12/2024).Menurutnya, semua orang, khususnya warga Jakarta saat ini bersama-sama tengah mengawasi Pilgub Jakarta 2024. Maka itu, tak mungkin adanya paksaan intervensi agar Pilkada Jakarta dilakukan 2 putaran.
Sejauh ini, kata dia, berdasarkan hasil quick count hingga penghitungan suara, pasangan Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel memiliki suara unggul dengan kemungkinan menang satu putaran. Meski begitu, dia tetap akan menunggu pengumuman resmi dari KPUD Jakarta dan bakal menghormati hasil putusan tersebut.
"Pasti akan menghormati apapun hasil yang ada di KPUD yang secara transparan. Tetapi kalau memang mau menggunakan langkah politik atau langkah hukum, ini negara demokrasi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
