Buruh Jateng Desak Pemangkasan 50% Pendapatan ASN

SEMARANG - Sejumlah elemen buruh di Jawa Tengah mendesak pemotongan pendapatan aparatur sipil negara (ASN) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengusulkan pemotongan 50% pendapatan ASN golongan III ke atas.

"Kawan-kawan ASN itu kondisinya yang paling stabil saat pandemi ini. Meskipun ada yang dirumahkan, tapi penghasilannya tidak berkurang," kata Sekertaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jateng, Syariful Imaduddin, Sabtu (2/5/2020). "Sementara kami, banyak yang di-PHK atau dirumahkan tanpa pesangon dan uang bayaran," katanya.

Menurutnya, dibanding buruh atau masyarakat kecil lainnya, nasib ASN yang dipotong pendapatannya itu masih jauh lebih baik. Mereka tetap mendapat gaji dan masih bisa mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. "Sekarang saatnya kita semua gotong-royong, saling berempati dan membangun solidaritas yang sama. Kami yakin pemotongan 50% pendapatan itu memberatkan, tapi kondisi masyarakat kecil lainnya lebih banyak yang mengenaskan daripada itu," katanya.( )

Dia mengatakan, pandemi COVID-19 membuat hampir semua sektor terpukul. Membangun solidaritas yang tinggi antarsesama bangsa paling penting dalam penanganan corona. Apabila semua bisa duduk bersama bergandengan tangan dan saling membantu, tentu semuanya bisa dilewati dengan baik.

"Memang semuanya terdampak, teman-teman ASN pun pasti terdampak akibat wabah ini, namun dampak pada masyarakat kecil lainnya jauh lebih parah. Siapa pun bisa melakukan solidaritas, termasuk kawan-kawan ASN," katanya.

Banyak ASN mendukung usulan itu karena dinilai sangat membantu, namun tak sedikit pula yang menolak dengan berbagai alasan.

Lalu bagaimana dengan masyarakat kecil atau buruh yang terdampak COVID-19 menanggapi usulan itu? Menurut mereka, apabila ASN mau merelakan separuh pendapatannya untuk digunakan membantu masyarakat lain yang sangat membutuhkan, tentu itu yang sebenarnya menjadi tujuan.

"Saya kira itu langkah yang tepat. Apa yang dilakukan pak Ganjar adalah hal yang sangat manusiawi. Terobosan itu tentu sangat menenangkan kekhawatiran hidup masyarakat yang kesusahan, termasuk di dalamnya kawan-kawan buruh," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly Rosita Silaban menambahkan, usulan pemotongan pendapatan mestinya tak hanya pada ASN. Sejumlah pejabat tinggi, BUMN, DPR, Kementerian dan instansi lembaga lain juga harus mengikuti.

"Sebenarnya Pak Ganjar mengajak para ASN untuk berempati. Empati ini penting, mereka yang mampu harus membantu masyarakat, sekecil apa pun bentuknya itu sangat bermanfaat," katanya.