Demo di KPU Jakarta, Massa Curiga Ada Konspirasi Menangkan Pram-Doel
Selasa, 03 Desember 2024 - 05:25 WIB
loading...
Pendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta, Senin (2/12/2024). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Mereka menuntut penyelenggara Pilkada Serentak 2024 mengusut dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Baca juga: Tim RIDO Desak Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Pinang Ranti
Koordinator Aksi Unjuk Rasa Abdul Aziz mengungkapkan sejumlah tuntutan massa yang mengatasnamakan kelompok ‘Masyarakat Jakarta Menggugat’ dari atas mobil komando.
Dia meminta KPU Jakarta mengusut tuntas temuan sudah tercoblosnya surat suara Pilkada sebelum digunakan di TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.
Surat suara milik Pramono-Rano sudah dicoblos sebanyak 18 buah oleh atas perintah ketua KPPS di TPS tersebut. Meskipun, KPU Jakarta mengaku telah memecat pelakunya. “Anggota KPPS sudah dibayar. Ini konspirasi besar,” teriak Aziz di depan KPU Jakarta.
Aziz pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024.
Baca juga: KPU Jaktim Akui Ada Kecurangan di TPS 028 Pinang Ranti, 19 Surat Suara Tercoblos
“Untuk membongkar siapa dalang yang melakukan operasi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 03,” kata dia.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan ‘HMI Garis Keras’, lengkap dengan logo. Sementara ada pula yang menggunakan atribut topi berlogo paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono.
Lewat spanduk juga, pengunjuk rasa meminta KPU Jakarta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, lantaran dugaan kecurangan yang terjadi di sana.
“Kami mendesak kepada KPU untuk melakukan PSU," tulis isi spanduk.
Massa juga membeberkan sejumlah kejanggalan pencoblosan di Pilkada Jakarta. Misalnya, banyak warga yang tidak mendapatkan undangan memilih (Form C6). Lalu banyak juga warga yang sudah meninggal 1-3 tahun lalu, tapi mendapatkan Formulir C6.
Di tambah lagi, kasus Ketua KPPS yang perintahkan anggotanya mencoblos surat suara untuk Pramono-Rano seperti yang terjadi di Pinang Ranti.
Mereka menuntut penyelenggara Pilkada Serentak 2024 mengusut dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
Baca juga: Tim RIDO Desak Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 28 Pinang Ranti
Koordinator Aksi Unjuk Rasa Abdul Aziz mengungkapkan sejumlah tuntutan massa yang mengatasnamakan kelompok ‘Masyarakat Jakarta Menggugat’ dari atas mobil komando.
Dia meminta KPU Jakarta mengusut tuntas temuan sudah tercoblosnya surat suara Pilkada sebelum digunakan di TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.
Surat suara milik Pramono-Rano sudah dicoblos sebanyak 18 buah oleh atas perintah ketua KPPS di TPS tersebut. Meskipun, KPU Jakarta mengaku telah memecat pelakunya. “Anggota KPPS sudah dibayar. Ini konspirasi besar,” teriak Aziz di depan KPU Jakarta.
Aziz pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersinergi dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) demi mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024.
Baca juga: KPU Jaktim Akui Ada Kecurangan di TPS 028 Pinang Ranti, 19 Surat Suara Tercoblos
“Untuk membongkar siapa dalang yang melakukan operasi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 03,” kata dia.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan ‘HMI Garis Keras’, lengkap dengan logo. Sementara ada pula yang menggunakan atribut topi berlogo paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono.
Lewat spanduk juga, pengunjuk rasa meminta KPU Jakarta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, lantaran dugaan kecurangan yang terjadi di sana.
“Kami mendesak kepada KPU untuk melakukan PSU," tulis isi spanduk.
Massa juga membeberkan sejumlah kejanggalan pencoblosan di Pilkada Jakarta. Misalnya, banyak warga yang tidak mendapatkan undangan memilih (Form C6). Lalu banyak juga warga yang sudah meninggal 1-3 tahun lalu, tapi mendapatkan Formulir C6.
Di tambah lagi, kasus Ketua KPPS yang perintahkan anggotanya mencoblos surat suara untuk Pramono-Rano seperti yang terjadi di Pinang Ranti.
(shf)
Lihat Juga :
