Kantin Sekolah di Jakarta Bakal Ditarik Retribusi, Ini Alasannya
Kamis, 21 November 2024 - 20:56 WIB
loading...
DPRD DKI Jakarta berencana menarik retribusi kantin sekolah karena dinilai berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta berencana menarik retribusi kantin sekolah. Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutiknomenyebut kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan tinggi.
Sutikno mengungkapkan, usulan itu muncul saat adanya pihak sekolah menarik tarif sewa Rp5 juta per tahun per lapak.
Baca juga: Keren, Berkat Kantin Sehat SD Muhammadiyah Ini Raih Pujian di Milan
“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” kata Sutikno dalam keterangannya Kamis (21/11/2024).
Sutikno meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mendata seluruh jumlah kantin di dalam sekolah. Menurutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus jeli untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi.
“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli, ada potensi uang masuk,” ujar dia.
Dia juga meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan payung hukum perihal tarif retribusi kantin sekolah.
Baca juga: Cegah Siswa Terpapar Zat Berbahaya, Pemkot Jakut Godok Sertifikasi Kantin Sehat
“Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri.
Rinciannya 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Dia pun sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengiptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah.
“Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD,” ujar Purwosusilo.
Sutikno mengungkapkan, usulan itu muncul saat adanya pihak sekolah menarik tarif sewa Rp5 juta per tahun per lapak.
Baca juga: Keren, Berkat Kantin Sehat SD Muhammadiyah Ini Raih Pujian di Milan
“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” kata Sutikno dalam keterangannya Kamis (21/11/2024).
Sutikno meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mendata seluruh jumlah kantin di dalam sekolah. Menurutnya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus jeli untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi.
“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli, ada potensi uang masuk,” ujar dia.
Dia juga meminta kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menyiapkan payung hukum perihal tarif retribusi kantin sekolah.
Baca juga: Cegah Siswa Terpapar Zat Berbahaya, Pemkot Jakut Godok Sertifikasi Kantin Sehat
“Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri.
Rinciannya 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Dia pun sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengiptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah.
“Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD,” ujar Purwosusilo.
(shf)
Lihat Juga :
