Soal Konflik Hak Atas Tanah, Bang Doel: Negara Harus Hadir Bersama Rakyat
Minggu, 17 November 2024 - 22:08 WIB
loading...
Cawagub Jakarta, Rano Karno menyebut keberadaan negara di tengah masyarakat menjadi kewajiban untuk mengatasi konflik hak atas tanah yang terjadi di Jakarta. Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut tiga, Rano Karno menyebut keberadaan negara di tengah masyarakat menjadi kewajiban untuk mengatasi konflik hak atas tanah yang terjadi di Jakarta.
"Setiap konflik harus diselesaikan. Untuk itulah negara harus hadir bersama rakyat," kata Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
Baca juga: Debat Terakhir Pilkada Jakarta Hari Ini Dijaga 1.516 Polisi
Menurut Bang Doel, pemerintah harus bisa menjadi mediator agar masalah itu bisa selesai. Dia menekankan, prinsip penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya bukan kampungnya.
"Kemudian penataan kampung secara partisipatif bersama warga, kita harus melibatkan warga," ujarnya.
"Karena kami berkeyakinan di saat kumuh hilang Insyaallah ekonomi akan naik dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk Kampung program Pancatara dari PKM-PM IPB itu salah satu usaha," sambungnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencahariannya seperti ada lahan di pertanian di Kampung Bayam, di Kampung Akuarium yang dekat dengan laut.
Baca juga: Pilkada Jakarta, Tiga Paslon Harus Maksimalkan Debat Terakhir untuk Yakinkan Pemilih
"Jadi artinya kemudian kita tingkatkan keamanan di kampung kita rencanakan memasang CCTV di setiap RT RW di seluruh Jakarta dan internet gratis," ujarnya.
"Setiap konflik harus diselesaikan. Untuk itulah negara harus hadir bersama rakyat," kata Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
Baca juga: Debat Terakhir Pilkada Jakarta Hari Ini Dijaga 1.516 Polisi
Menurut Bang Doel, pemerintah harus bisa menjadi mediator agar masalah itu bisa selesai. Dia menekankan, prinsip penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya bukan kampungnya.
"Kemudian penataan kampung secara partisipatif bersama warga, kita harus melibatkan warga," ujarnya.
"Karena kami berkeyakinan di saat kumuh hilang Insyaallah ekonomi akan naik dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk Kampung program Pancatara dari PKM-PM IPB itu salah satu usaha," sambungnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencahariannya seperti ada lahan di pertanian di Kampung Bayam, di Kampung Akuarium yang dekat dengan laut.
Baca juga: Pilkada Jakarta, Tiga Paslon Harus Maksimalkan Debat Terakhir untuk Yakinkan Pemilih
"Jadi artinya kemudian kita tingkatkan keamanan di kampung kita rencanakan memasang CCTV di setiap RT RW di seluruh Jakarta dan internet gratis," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
