Pengamat: Lemahnya Aparat terhadap Preman Bogor Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik

JAKARTA - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai aksi premanisme yang terjadi di pasar khususnya Pasar Tumpah , Jalan Raya Merdeka, Bogor Tengah, bentuk ketidaktegasan aparat. Dampaknya publik bisa tidak lagi percaya dengan aparat penegak hukum.

"Adanya pungli bukti buruknya tata kota dan pemanfaatan tata ruang publik, sebab ada kategori underground ekonomi di kota yakni bisnis ekonomi yang sebetulnya menjadi sebuah kebutuhan kelompok informal yang mereka termarginalkan karena tidak punya aset," ujar Yayat, Minggu (17/11/2024).

Menurut dia, kehadiran preman karena merasa punya kuasa. Maka itu, lumrah selama ini terjadi konflik horizontal di pasar yang menjadi sentra ekonomi.

"Karena mereka itu memperebutkan jasa keamanan dan jasa parkir, itu kan ada ketika kuasa bukan negara yang menguasai kota. Aparat harusnya bisa menindak tetapi alasannya kurang anggota, kurang anggaran atau kurang kreatif," ungkapnya.

Jika terus dibiarkan dapat menimbulkan hilangnya rasa percaya publik terhadap aparat. Sehingga masyarakat jadi enggan melaporkan ke penegak hukum.

"Di situ ada persoalan distrust, runtuhnya kepercayaan publik terhadap negara. Ketika negara tidak hadir, trust hancur distrust yang terjadi jadi bagaimana premanisme itu bisa hilang tergantung trust yang dibangun oleh pemilik kuasa ruang itu misalnya aparat penegak hukum," ucapnya.

Warga Ancam Bongkar Pasar Tumpah

Warga Bogor Tengah mulai kesal dengan kehadiran Pasar Tumpah. Mereka mengancam akan bongkar sendiri jika tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

"Kalau polisi dan Satpol PP tidak mau bertindak, kami akan bongkar sendiri," kata Dadang Sudrajat, warga setempat.

Beberapa waktu lalu sudah ada rencana pembongkaran. Namun, rencana itu ditunda dengan alasan akan dilakukan usai Pilkada.

"Mereka bilang akan buat situasi tidak kondusif, tapi nyatanya kalau mau kondusif harusnya ada penangkapan," katanya.

Hasan, warga Ciwaringin menambahkan alasan pilkada hanya dipakai untuk buat masyarakat lupa. Sehingga rencana pembongkaran tidak akan pernah terjadi.

Kalau bicara kondusif keamanan jelang pilkada, lalu ke mana selama ini aparat penegak hukum. Protes ini sudah terjadi sejak tahun 2020, bahkan kelompok preman sempat melakukan perlawanan.

Tindak Aksi Premanisme

Warga Ciwaringin lainnya Rahmat meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Perbuatan preman meresahkan warga hingga pedagang.

"Saya minta Pak Prabowo mendengar apa yang jadi keluh kesah kami sebagai warga. Selama ini aparat penegak hukum tidak pernah berani bongkar bangunan di Jalan Merdeka. Bangunan itu sudah jelas langgar IMB, karena dibiarkan begitu saja jadi markas preman," ujar Rahmat.