Jelang Pilkada Serentak, Akmal Malik Tekankan Upaya Kolektif Demokrasi yang Sehat
Rabu, 16 Oktober 2024 - 16:25 WIB
loading...
Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Foto/IST
A
A
A
SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Ia meminta seluruh pihak melakukan upaya kolektif mewujudkan Pilkada Serentak damai.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dimulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak di Kaltim, akan berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik.
Maka perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Hadiri Puncak Pesta Adat Wehea
“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengelemenir isu-isu sosial,” kata Akmal.
“Untuk itu pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan,” sambugnya.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Akmal, memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang. Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati.
“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi seperti Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah,” tegasnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menekankan pentingnya olaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada. Hal itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Benua Etam.
“Kami juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas. Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” pungkasnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dimulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak di Kaltim, akan berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik.
Maka perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Hadiri Puncak Pesta Adat Wehea
“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengelemenir isu-isu sosial,” kata Akmal.
“Untuk itu pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan,” sambugnya.
Organisasi kemasyarakatan (ormas) menurut Akmal, memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang. Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati.
“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi seperti Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah,” tegasnya.
Dirjen Otda Kemendagri ini menekankan pentingnya olaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada. Hal itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Benua Etam.
“Kami juga berharap kepada ASN baik pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas. Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan jelang Pilkada Serentak di Kaltim,” pungkasnya.
(ams)
Lihat Juga :
