Pilkada Banten, Mahasiswa Kembali Serukan Netralitas ASN dan TNI-Polri
Rabu, 16 Oktober 2024 - 10:39 WIB
loading...
A
A
A
Di akhir aksi, Kumala PW Serang menyampaikan lima sikap yang menjadi tuntutan dalam aksinya. Pertama, mendesak kapolda Banten dan jajarannya untuk memastikan netralitas seluruh anggota Polri selama proses Pilkada 2024 sesuai dengan UU No 2/2002.
Kedua, mendesak gubernur Banten memastikan seluruh ASN di Banten tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga profesionalitas selama proses Pilkada 2024 sesuai UU No 5/2014. Ketiga, mendesak pangdam III/Siliwangi untuk menjamin netralitas TNI dan memastikan tidak ada intervensi dalam proses Pilkada 2024 sesuai UU No 34/2004. Baca juga: Awasi Pilkada Banten, HMI Serang Ingatkan Netralitas ASN dan Penegak Hukum
Keempat mendesak Ketua KPU dan Bawaslu Banten melakukan pengawasan ketat terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dan menindak tegas setiap pelanggaran netralitas sesuai dengan UU No 7/2017.
Kelima, menuntut agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat atau aparat yang terbukti tidak netral dan segera mencopot mereka dari jabatan untuk menjaga kepercayaan publik. "Jika tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi, kami siap melakukan aksi massa yang lebih besar untuk memastikan terwujudnya Pilkada yang adil dan demokratis di Provinsi Banten," tegasnya.
Kedua, mendesak gubernur Banten memastikan seluruh ASN di Banten tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga profesionalitas selama proses Pilkada 2024 sesuai UU No 5/2014. Ketiga, mendesak pangdam III/Siliwangi untuk menjamin netralitas TNI dan memastikan tidak ada intervensi dalam proses Pilkada 2024 sesuai UU No 34/2004. Baca juga: Awasi Pilkada Banten, HMI Serang Ingatkan Netralitas ASN dan Penegak Hukum
Keempat mendesak Ketua KPU dan Bawaslu Banten melakukan pengawasan ketat terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada dan menindak tegas setiap pelanggaran netralitas sesuai dengan UU No 7/2017.
Kelima, menuntut agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat atau aparat yang terbukti tidak netral dan segera mencopot mereka dari jabatan untuk menjaga kepercayaan publik. "Jika tuntutan-tuntutan ini tidak dipenuhi, kami siap melakukan aksi massa yang lebih besar untuk memastikan terwujudnya Pilkada yang adil dan demokratis di Provinsi Banten," tegasnya.
(poe)
Lihat Juga :
