Paslon Jagoan Partai Perindo Luthfi - Wahid Bakal Terbitkan Kartu Lotim Pintar dan Sehat
loading...
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusung Partai Perindo HM. Syamsul Luthfi dan H. Abdul Wahid (Luthfi - Wahid) menaruh perhatian besar terhadap pembangunan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Calon Bupati Lombok Timur HM. Syamsul Luthfi akan mengeluarkanKartu Lombok Timur Pintar (KLP) dan Kartu Lombok Timur Sehat (KLS). Kartu itu penting untuk memberikan jaminan warga tidak terdaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Karna itu, dia meminta semua relawan bergerak melakukan pendataan sejak dini bagi warga miskin yang belum sepenuhnya memiliki akses pendidikan dan kesehatan mudah dan gratis sehingga jika diamanahkan dua kartu yang akan diterbitkan nanti bisa tepat sasaran.
“Persoalan ini memang tidak hanya terjadi di daerah kita saja, tetapi di hampir seluruh daerah di Indonesia,’’ kata HM. Syamsul Lutfhi, Jumat (4/10/2024)
Data penduduk yang terus berubah karena migrasi, kelahiran dan kematian, membuat aparat pemerintah daerah harus cermat dan mengikuti perkembangan zaman dan selalu tersedia data up to date.
‘’Karena itu para relawan Luthfi – Wahid harus peka dengan setiap perkembangan di tengah masyarakat,’’ ucapnya.
Terhadap kasus ketimpangan pemberian kartu Indonesia pintar (KIP) oleh negara, misalnya, banyak ditemukan warga yang mestinya menerima KIP karena datang dari keluarga miskin, tapi malah yang memiliki kartu KIP tersebut yakni warga dari golongan ekonomi menengah ke atas.
“Ini tentu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kalau ditakdirkan Luthfi – Wahid memimpin daerah Lotim, maka kita akan tutupi kekurangan program kartu KIP dari pemerintah pusat itu,” ungkapnya.
Warga miskin yang belum terlayani soal kesehatannya karena kartu KIS yang diterbitkan pemerintah pusat.
“Kita akan terbitkan kartu Lotim sehat (KLS) versi daerah dengan talangan APBD Lotim bagi masyarakat yang belum terakses layanan kesehatan,’’ ucap cucu pahlawan nasional almagfurulahu maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini.
“Sehingga tidak perlu lagi kita mendengar adanya diskriminasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) di Lombok Timur,’’ tambah mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Pendataan yang dilakukan oleh para relawan secara lebih dini tersebut, kata Syamsul Luthfi, akan bisa melengkapi dan menyempurnakan data-data yang telah ada di pemerintah daerah.
‘’Sehingga kalau nanti Luthfi – Wahid ditakdirkan memimpin Lombok Timur, maka akan lebih gampang untuk merealisasikan program tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya tidak akan menimbulkan kecemburuan,’’ ucapnya.
Soal volume terbatas anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat, demikian Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lombok Timur dan Wakil Bupati Lotim ini, pihaknya memiliki pengalaman masalah dinamika penganggaran di pemerintah pusat.
Tidak semata berharap transfer anggaran dari pemerintah pusat dan tak perlu mengandalkan pinjaman atau utang banyak-banyak dari pusat pula, kata Luthfi, kepemimpinan Lombok Timur akan diikhtiarkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Pada lima tahun kepemimpinan Luthfi – Wahid, Insya Allah, akan diikhtiarkan untuk memperoleh PAD hingga Rp1 triliun,’’ katanya, dan tentu saja PAD dimaksud untuk menambah sharing anggaran program yang dialokasikan pemerintah pusat di Lombok Timur.
Calon Bupati Lombok Timur HM. Syamsul Luthfi akan mengeluarkanKartu Lombok Timur Pintar (KLP) dan Kartu Lombok Timur Sehat (KLS). Kartu itu penting untuk memberikan jaminan warga tidak terdaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Karna itu, dia meminta semua relawan bergerak melakukan pendataan sejak dini bagi warga miskin yang belum sepenuhnya memiliki akses pendidikan dan kesehatan mudah dan gratis sehingga jika diamanahkan dua kartu yang akan diterbitkan nanti bisa tepat sasaran.
“Persoalan ini memang tidak hanya terjadi di daerah kita saja, tetapi di hampir seluruh daerah di Indonesia,’’ kata HM. Syamsul Lutfhi, Jumat (4/10/2024)
Data penduduk yang terus berubah karena migrasi, kelahiran dan kematian, membuat aparat pemerintah daerah harus cermat dan mengikuti perkembangan zaman dan selalu tersedia data up to date.
‘’Karena itu para relawan Luthfi – Wahid harus peka dengan setiap perkembangan di tengah masyarakat,’’ ucapnya.
Terhadap kasus ketimpangan pemberian kartu Indonesia pintar (KIP) oleh negara, misalnya, banyak ditemukan warga yang mestinya menerima KIP karena datang dari keluarga miskin, tapi malah yang memiliki kartu KIP tersebut yakni warga dari golongan ekonomi menengah ke atas.
“Ini tentu menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kalau ditakdirkan Luthfi – Wahid memimpin daerah Lotim, maka kita akan tutupi kekurangan program kartu KIP dari pemerintah pusat itu,” ungkapnya.
Warga miskin yang belum terlayani soal kesehatannya karena kartu KIS yang diterbitkan pemerintah pusat.
Baca Juga
“Kita akan terbitkan kartu Lotim sehat (KLS) versi daerah dengan talangan APBD Lotim bagi masyarakat yang belum terakses layanan kesehatan,’’ ucap cucu pahlawan nasional almagfurulahu maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini.
“Sehingga tidak perlu lagi kita mendengar adanya diskriminasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) di Lombok Timur,’’ tambah mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Pendataan yang dilakukan oleh para relawan secara lebih dini tersebut, kata Syamsul Luthfi, akan bisa melengkapi dan menyempurnakan data-data yang telah ada di pemerintah daerah.
‘’Sehingga kalau nanti Luthfi – Wahid ditakdirkan memimpin Lombok Timur, maka akan lebih gampang untuk merealisasikan program tersebut, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya tidak akan menimbulkan kecemburuan,’’ ucapnya.
Soal volume terbatas anggaran yang ditransfer oleh pemerintah pusat, demikian Luthfi yang juga mantan Ketua DPRD Lombok Timur dan Wakil Bupati Lotim ini, pihaknya memiliki pengalaman masalah dinamika penganggaran di pemerintah pusat.
Tidak semata berharap transfer anggaran dari pemerintah pusat dan tak perlu mengandalkan pinjaman atau utang banyak-banyak dari pusat pula, kata Luthfi, kepemimpinan Lombok Timur akan diikhtiarkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Pada lima tahun kepemimpinan Luthfi – Wahid, Insya Allah, akan diikhtiarkan untuk memperoleh PAD hingga Rp1 triliun,’’ katanya, dan tentu saja PAD dimaksud untuk menambah sharing anggaran program yang dialokasikan pemerintah pusat di Lombok Timur.
(ams)