Wabup Morowali Hadiri Sosialisasi Survei Penilaian Integritas
Rabu, 26 Agustus 2020 - 14:42 WIB
loading...
Pemkab Morowali, melalui Inspektorat Daerah bekerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Morowali menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Morowali tahun 2020.
A
A
A
BUNGKU - Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kabupaten Morowali, melalui Inspektorat Daerah bekerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Morowali tahun 2020.
Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Morowali Najamudin dan dihadiri Kepala BPS Kabupaten Morowali Simon dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi lokus untuk Pemrov Sulteng. Di antaranya Dinas PU, PR dan Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Morowali/Unit Layanan Pengadaan (ULP).
SPI merupakan acuan program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di pemerintahan daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan program integritas anti-korupsi.
"Dalam mensukseskan survei integritas, inspektorat harus berperan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang berkualitas dan menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi," tegas Najamudin saat membuka SPI di aula Inspektorat Daerah, Rabu (26/8/20).
Ia menegaskan, tugas pengawasan, inspektorat dan seluruh stakeholder berperan aktif untuk mendukung penilaian integritas sehingga cita-cita yang diharapkan menuju good and clean government bisa terwujud.
"Inti dari tugas pengawasan menuju good and clean government atau pemerintahan yang baik dan bersih adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk menjadikan pelajaran sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Karena itu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) haram hukumnya kita lakukan," tegas mantan Kandepag Kabupaten Poso tersebut.
Kepala BPS Morowali, Simon menjelaskan bahwa survei penilaian integritas adalah penilaian integritas berbentuk survei yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.
Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Morowali Najamudin dan dihadiri Kepala BPS Kabupaten Morowali Simon dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi lokus untuk Pemrov Sulteng. Di antaranya Dinas PU, PR dan Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Morowali/Unit Layanan Pengadaan (ULP).
SPI merupakan acuan program pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di pemerintahan daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan program integritas anti-korupsi.
"Dalam mensukseskan survei integritas, inspektorat harus berperan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang berkualitas dan menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi," tegas Najamudin saat membuka SPI di aula Inspektorat Daerah, Rabu (26/8/20).
Ia menegaskan, tugas pengawasan, inspektorat dan seluruh stakeholder berperan aktif untuk mendukung penilaian integritas sehingga cita-cita yang diharapkan menuju good and clean government bisa terwujud.
"Inti dari tugas pengawasan menuju good and clean government atau pemerintahan yang baik dan bersih adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk menjadikan pelajaran sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Karena itu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) haram hukumnya kita lakukan," tegas mantan Kandepag Kabupaten Poso tersebut.
Kepala BPS Morowali, Simon menjelaskan bahwa survei penilaian integritas adalah penilaian integritas berbentuk survei yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.
Lihat Juga :
