Penyaluran Bantuan Modal untuk UMKM Harus Tepat Sasaran
Selasa, 25 Agustus 2020 - 17:18 WIB
loading...
Bantuan modal untuk UMKM di Makassar diharap bisa tepat sasaran. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Penyaluran bantuan modal bagi UMKM di Kota Makassar , diharapkan bisa tepat sasaran. Pasalnya tidak semua usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) dianggap terkena dampak sehingga pemerintah perlu jeli untuk memberikan bantuan.
Diketahui Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan bagi UMKM bagi usaha yang terkena dampak COVID-19. Hal ini guna membantu pemulihan kembali ekonomi UMKM di Indonesia.
Baca Juga: BRI Salurkan Banpres Rp1,64 Triliun ke Lebih dari 683 Ribu UMKM
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Nurul Hidayat yang ditemui berharap banyak bantuan ini bisa terealisasi dengan baik
"Yang jelas harapanku itu semoga apa yang diharapkan terealisasi, tidak ada lagi penyelewengan dan manfaat masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa terbantu dengan adanya ini," kata legislator Golkar tersebut.
Dikatakan Nurul, peruntukan dana bantuan tersebut khusus bagi yang terdampak COVID-19 , sehingga pengawasan pemkot juga dianggap penting setelah anggaran telah sampai sepenuhnya ke UMKM. instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi juga perlu memilah UMKM mana saja yang layak atau tidak.
"Pengawasannyakan biarkan dia berjalan nanti setelah anggaran sampai, kita masih tidak tahu akan terjadi sesuatu lusa atau seterusnya. Kalau bantuan kelak tidak berjalan sebagiamana semestinya baru kita lakukan," lanjutnya.
Sulsel sendiri mendapat jatah sebanyak 11.925 unit usaha bantuan produktif bagi UMKM dari kuota nasional sebanyak 12 juta dan Makassar mendapat jatah sebanyak 8.584 UMKM .
Sementara itu Dinas Koperasi melaporkan besaran anggaran bantuan tersebut Rp2,4 juta per UMKM dan disalurkan secara berjenjang tiap bulannya.
Anggaran mulai dicairkan bulan ini hingga Desember, dimana bulan ini anggaran dicairkan sebesar Rp1 juta melalui kerjasama pihak ketiga yaitu BRI dan BNI.
"Jadi tidak melalui kita itu nanti lewat BNI dan BRI semua langsung ke pelaku UMKM," ujar Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Evi Apriyalti.
Evi melanjutkan bahwa, pihak BNI dan BRI sendiri yang akan melakukan verifikasi langsung ke pelaku UMKM .
"Itu nanti dikirim ke Kementrian Koperasi nanti mereka kirim lagi ke BNI dan BRI, kan dua itu yang diberi tanggungjawab untuk ini. Jadi nanti turun inikan kemarin baru launching," ujarnya.
Dia membeberkan syarat bantuan hanya melampirkan KTP dan foto usaha, yang nantinya diverifikasi sendiri oleh pusat dan pihak ketiga.
"Jadi nanti turun dan verifikasi, makanya harus pake NIK dan alamat, takutnya kalau pindah nda bisami itu karena kalau NIK dan KTP kan mudah sekali didata," pungkasnya.
Baca Juga: BPN Serahkan 5.000 Sertifikat Tanah ke Petani dan Pelaku UMKM
Diketahui Pemerintah Pusat mulai menyalurkan bantuan bagi UMKM bagi usaha yang terkena dampak COVID-19. Hal ini guna membantu pemulihan kembali ekonomi UMKM di Indonesia.
Baca Juga: BRI Salurkan Banpres Rp1,64 Triliun ke Lebih dari 683 Ribu UMKM
Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Keuangan DPRD Kota Makassar Nurul Hidayat yang ditemui berharap banyak bantuan ini bisa terealisasi dengan baik
"Yang jelas harapanku itu semoga apa yang diharapkan terealisasi, tidak ada lagi penyelewengan dan manfaat masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa terbantu dengan adanya ini," kata legislator Golkar tersebut.
Dikatakan Nurul, peruntukan dana bantuan tersebut khusus bagi yang terdampak COVID-19 , sehingga pengawasan pemkot juga dianggap penting setelah anggaran telah sampai sepenuhnya ke UMKM. instansi yang diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi juga perlu memilah UMKM mana saja yang layak atau tidak.
"Pengawasannyakan biarkan dia berjalan nanti setelah anggaran sampai, kita masih tidak tahu akan terjadi sesuatu lusa atau seterusnya. Kalau bantuan kelak tidak berjalan sebagiamana semestinya baru kita lakukan," lanjutnya.
Sulsel sendiri mendapat jatah sebanyak 11.925 unit usaha bantuan produktif bagi UMKM dari kuota nasional sebanyak 12 juta dan Makassar mendapat jatah sebanyak 8.584 UMKM .
Sementara itu Dinas Koperasi melaporkan besaran anggaran bantuan tersebut Rp2,4 juta per UMKM dan disalurkan secara berjenjang tiap bulannya.
Anggaran mulai dicairkan bulan ini hingga Desember, dimana bulan ini anggaran dicairkan sebesar Rp1 juta melalui kerjasama pihak ketiga yaitu BRI dan BNI.
"Jadi tidak melalui kita itu nanti lewat BNI dan BRI semua langsung ke pelaku UMKM," ujar Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Evi Apriyalti.
Evi melanjutkan bahwa, pihak BNI dan BRI sendiri yang akan melakukan verifikasi langsung ke pelaku UMKM .
"Itu nanti dikirim ke Kementrian Koperasi nanti mereka kirim lagi ke BNI dan BRI, kan dua itu yang diberi tanggungjawab untuk ini. Jadi nanti turun inikan kemarin baru launching," ujarnya.
Dia membeberkan syarat bantuan hanya melampirkan KTP dan foto usaha, yang nantinya diverifikasi sendiri oleh pusat dan pihak ketiga.
"Jadi nanti turun dan verifikasi, makanya harus pake NIK dan alamat, takutnya kalau pindah nda bisami itu karena kalau NIK dan KTP kan mudah sekali didata," pungkasnya.
Baca Juga: BPN Serahkan 5.000 Sertifikat Tanah ke Petani dan Pelaku UMKM
(agn)
Lihat Juga :
