Libatkan Ribuan Pekerja Lokal, BBPJN Sumsel Bangun 150 Km Drainase
Selasa, 25 Agustus 2020 - 14:52 WIB
loading...
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel) mengalokasikan anggaran senilai Rp30 miliar untuk merevitalisasi drainase jalan sepanjang 150 kilometer. Foto SINDOnews
A
A
A
PALEMBANG - Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel) mengalokasikan anggaran senilai Rp30 miliar untuk merevitalisasi drainase jalan sepanjang 150 kilometer dengan melibatkan masyarakat sekitar yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Kepala BBPJN Sumsel, Kgs Syaiful Anwar mengatakan, program padat karya tunai yang bergulir hingga September 2020 tersebut melibatkan 3.300 pekerja. (Baca: Dukung Kelancaran Logistik, Ruas Tol Jalintim Optimistis Rampung 2024)
"Program ini sesuai instruksi Presiden untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di tengah masa pandemi. Pembangunan infrastrukturnya memang yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," ujar Syaiful, Selasa (25/08/2020).
Dijrlaskannya, revitalisasi drainase memang diperlukan untuk sejumlah ruas jalan nasional sebagai upaya mendukung kualitas jalan sehingga lebih tahan lama. "Untuk upah yang diberikan kepada pekerja disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah. Di Kabupaten OKI, misalnya pekerja bangunan mendapat upah sekitar Rp120 ribu-Rp130 ribu perhari yang pembayarannya dilakukan perminggu," tambahnya.
Syaiful menerangkan, program Kementerian PUPR yang disebar di 17 PPK tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Program Padat Karya ini juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Ini sebagai bentuk kontribusi pemulihan ekonomi nasional," terangnya.
Selain melakukan revitalisasi drainase, kata Syaiful, pihaknya juga membuka kesempatan kerja untuk warga dalam program pekerjaan penambalan lubang dengan CPHMA, pembelian karet dari petani karet sebagai bahan baku aspal karet dan rosin ester.
Sementara itu, PPK 3.5 BBPJN Sumsel, Maulana mengatakan, pihaknya menggandeng pihak kecamatan dan desa untuk menginformasikan peluang kerja di program padat karya tunai kepada warga sekitar.
"Seperti pada Desa Mulia Guna Kecamatan Teluk Gelam OKI terdapat warga yang terdampak pandemi. Mereka mayoritas pekerja informal dan terkena PHK dari perusahaannya sehingga program ini dapat memberikan penghasilan untuk warga," ujarnya. (Baca:Hubungkan Industri dan Wisata, Swasta dan Pemerintah Keroyokan Bangun Jalan)
Seorang warga Desa Mulia Guna, Sutejo mengatakan, jika dirinya mengikuti program padat karya tunai lantaran telah menganggur selama empat bulan terakhir. "Selama ini saya memang kerja bangunan, tapi karena COVID-19 tidak ada pekerjaan, banyak pembangunan yang terhenti makanya saat ada informasi dari RT ada pekerjaan bangun drainase saya langsung bergabung," ujarnya.
Sutejo juga mengatakan, selama menganggur, dirinya hanya mengandalkan uang kiriman dari anaknya yang bekerja di Batam. "Sekarang anak saya juga harus pulang lagi ke kampung karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang," tutupnya.
Kepala BBPJN Sumsel, Kgs Syaiful Anwar mengatakan, program padat karya tunai yang bergulir hingga September 2020 tersebut melibatkan 3.300 pekerja. (Baca: Dukung Kelancaran Logistik, Ruas Tol Jalintim Optimistis Rampung 2024)
"Program ini sesuai instruksi Presiden untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di tengah masa pandemi. Pembangunan infrastrukturnya memang yang berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi," ujar Syaiful, Selasa (25/08/2020).
Dijrlaskannya, revitalisasi drainase memang diperlukan untuk sejumlah ruas jalan nasional sebagai upaya mendukung kualitas jalan sehingga lebih tahan lama. "Untuk upah yang diberikan kepada pekerja disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR) masing-masing daerah. Di Kabupaten OKI, misalnya pekerja bangunan mendapat upah sekitar Rp120 ribu-Rp130 ribu perhari yang pembayarannya dilakukan perminggu," tambahnya.
Syaiful menerangkan, program Kementerian PUPR yang disebar di 17 PPK tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Program Padat Karya ini juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Ini sebagai bentuk kontribusi pemulihan ekonomi nasional," terangnya.
Selain melakukan revitalisasi drainase, kata Syaiful, pihaknya juga membuka kesempatan kerja untuk warga dalam program pekerjaan penambalan lubang dengan CPHMA, pembelian karet dari petani karet sebagai bahan baku aspal karet dan rosin ester.
Sementara itu, PPK 3.5 BBPJN Sumsel, Maulana mengatakan, pihaknya menggandeng pihak kecamatan dan desa untuk menginformasikan peluang kerja di program padat karya tunai kepada warga sekitar.
"Seperti pada Desa Mulia Guna Kecamatan Teluk Gelam OKI terdapat warga yang terdampak pandemi. Mereka mayoritas pekerja informal dan terkena PHK dari perusahaannya sehingga program ini dapat memberikan penghasilan untuk warga," ujarnya. (Baca:Hubungkan Industri dan Wisata, Swasta dan Pemerintah Keroyokan Bangun Jalan)
Seorang warga Desa Mulia Guna, Sutejo mengatakan, jika dirinya mengikuti program padat karya tunai lantaran telah menganggur selama empat bulan terakhir. "Selama ini saya memang kerja bangunan, tapi karena COVID-19 tidak ada pekerjaan, banyak pembangunan yang terhenti makanya saat ada informasi dari RT ada pekerjaan bangun drainase saya langsung bergabung," ujarnya.
Sutejo juga mengatakan, selama menganggur, dirinya hanya mengandalkan uang kiriman dari anaknya yang bekerja di Batam. "Sekarang anak saya juga harus pulang lagi ke kampung karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang," tutupnya.
(don)
Lihat Juga :
