Respons Demokrat soal PKS Bakal Tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta
Minggu, 11 Agustus 2024 - 07:11 WIB
loading...
Partai Demokrat menghormati langkah PKS yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024 dan bakal meninggalkan Anies Baswedan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menghormati langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024 dan bakal meninggalkan Anies Baswedan . Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bappilu DPP Demokrat, Kamhar Lakumani.
Menurut Kamhar, langkah itu bagian sikap dan kedaulatan PKS dalam tentukan pilihan politik.
"Kami menghormati sepenuhnya sikap politik dan kedaulatan PKS dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Termasuk jika saat ini membuka opsi untuk menjadi bagian dari KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (10/8/2024).
Baca juga: Pilkada Jakarta 2024, Anies Hormati Putusan PKS Bakal Cabut Dukungan
Kamhar menjelaskan, komunikasi politik lintas partai merupakan suatu keniscayaan, apalagi pada konteks Pilkada Serentak 2024 saat ini. Menurutnya, hampir di seluruh daerah mesti membangun kerja sama politik lintas partai untuk memenuhi syarat mengusung pasangan calon.
"Lagi pula, semua pihak menyadari konfigurasi politik di pusat dengan di daerah berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin bisa dilinearkan secara mutlak antara koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ucapnya.
Terkecuali, di Pilkada Jakarta. Demokrat kata Kamhar, masih linear dengan KIM. Ia berkata, Demokrat akan berikhtiar untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh keputusan KIM di Pilkada 2024.
Menurut Kamhar, langkah itu bagian sikap dan kedaulatan PKS dalam tentukan pilihan politik.
"Kami menghormati sepenuhnya sikap politik dan kedaulatan PKS dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Termasuk jika saat ini membuka opsi untuk menjadi bagian dari KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata Kamhar saat dihubungi, Sabtu (10/8/2024).
Baca juga: Pilkada Jakarta 2024, Anies Hormati Putusan PKS Bakal Cabut Dukungan
Kamhar menjelaskan, komunikasi politik lintas partai merupakan suatu keniscayaan, apalagi pada konteks Pilkada Serentak 2024 saat ini. Menurutnya, hampir di seluruh daerah mesti membangun kerja sama politik lintas partai untuk memenuhi syarat mengusung pasangan calon.
"Lagi pula, semua pihak menyadari konfigurasi politik di pusat dengan di daerah berbeda. Oleh karena itu tidak mungkin bisa dilinearkan secara mutlak antara koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ucapnya.
Terkecuali, di Pilkada Jakarta. Demokrat kata Kamhar, masih linear dengan KIM. Ia berkata, Demokrat akan berikhtiar untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh keputusan KIM di Pilkada 2024.
Lihat Juga :
