Bergabung dengan KIM Plus Langkah Paling Realistis PKS Pilgub di Jakarta
Kamis, 08 Agustus 2024 - 16:32 WIB
loading...
Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi PKS untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah paling realistis bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta 2024 . Sebab ada beberapa alasan yang bisa mendorong PKS bergabung ke KIM Plus.
Pertama, sulitnya mencapai kata sepakat berkoalisi dengan PDIP. Kedua, terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh Anies Baswedan, sosok yang sempat dideklarasikan akan diusung PKS.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017. Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP.
Baca juga: Anies Belum Dapat Tiket Berlayar di Pilgub Jakarta, PKS Buka Opsi ke Ridwan Kamil
Dendam masa lalu ini, jadi batu sandungan untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya, primodialisme. Hal ini yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan.
“Nah jadi secara institutional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,” tuturnya, Kamis (8/8/2024).
Baca juga: Anies Anggap Wacana KIM Plus untuk Jegalnya di Pilkada Jakarta Hanya Spekulasi
Dia mengatakan, PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Mengingat, PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.
“Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi deadlock. Ya bukan deadlock untuk wakil. Bahkan deadlock secara keseluruhan,” kata Agung.
Adanya kondisi ini, maka wajar bila PKS mulai memikirkan ulang untuk terus bertahan mendorong Anies di Pilgub Jakarta. Selain sulitnya menggandeng PDIP, Anies juga sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama PKS.
Jubir PKS M Kholid mengatakan, ada kesepakatan yang tidak bisa dipenuhi oleh Anies, yakni terkait syarat kursi yang seharusnya bisa dipenuhi dengan menggalang dukungan dari partai lain.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," tuturnya.
Dalam kesepakatan itu, Anies dituntut untuk turun gunung mencari rekan koalisi guna menutupi kekurangan 4 kursi syarat pencalonan. Eks gubernur Jakarta itu berjanji akan memenuhi syarat tersebut dalam 40 hari. Tapi kenyataannya, tidak kunjung dipenuhi sampai hari ini.
PKS pun mulai ancang-ancang bekerja sama bareng partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub Jakarta jika duet Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) tidak terwujud. Namun, PKS tetap membawa syarat buat KIM yakni kader PKS harus ikut maju cagub atau cawagub.
"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada. PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insya Allah," ucap dia.
Pertama, sulitnya mencapai kata sepakat berkoalisi dengan PDIP. Kedua, terjadinya pelanggaran kesepakatan oleh Anies Baswedan, sosok yang sempat dideklarasikan akan diusung PKS.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut ada cerita yang belum usai antara PDIP dan PKS pada Pilkada Jakarta 2017. Kala itu, PKS turut berkontribusi dalam memenangkan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno yang mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari PDIP.
Baca juga: Anies Belum Dapat Tiket Berlayar di Pilgub Jakarta, PKS Buka Opsi ke Ridwan Kamil
Dendam masa lalu ini, jadi batu sandungan untuk membentuk koalisi. Faktor penghambat lainnya, primodialisme. Hal ini yang menempatkan PKS dan PDIP saling berhadap-hadapan.
“Nah jadi secara institutional memang ini perlu ikhtiar yang cukup ekstra. Basis pemilihnya berbeda, ideologinya juga, terus ada cerita yang belum selesai sampai hari ini, seperti itu,” tuturnya, Kamis (8/8/2024).
Baca juga: Anies Anggap Wacana KIM Plus untuk Jegalnya di Pilkada Jakarta Hanya Spekulasi
Dia mengatakan, PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Mengingat, PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.
“Kecuali memang PDIP-nya enggak ada suara, bahkan suaranya jauh gitu ya. Tapi ini kan suaranya dekat. Jadi kurang realistis dan rasional kalau PDIP hanya iya saja. Jadi enggak masuk ini secara personalnya. Jadi deadlock. Ya bukan deadlock untuk wakil. Bahkan deadlock secara keseluruhan,” kata Agung.
Adanya kondisi ini, maka wajar bila PKS mulai memikirkan ulang untuk terus bertahan mendorong Anies di Pilgub Jakarta. Selain sulitnya menggandeng PDIP, Anies juga sudah melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama PKS.
Jubir PKS M Kholid mengatakan, ada kesepakatan yang tidak bisa dipenuhi oleh Anies, yakni terkait syarat kursi yang seharusnya bisa dipenuhi dengan menggalang dukungan dari partai lain.
"Mas Anies sudah diberikan karpet merah dengan memperoleh 18 kursi PKS. Bahkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sampai turun gunung mencari mitra koalisi buat Mas Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut," tuturnya.
Dalam kesepakatan itu, Anies dituntut untuk turun gunung mencari rekan koalisi guna menutupi kekurangan 4 kursi syarat pencalonan. Eks gubernur Jakarta itu berjanji akan memenuhi syarat tersebut dalam 40 hari. Tapi kenyataannya, tidak kunjung dipenuhi sampai hari ini.
PKS pun mulai ancang-ancang bekerja sama bareng partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilgub Jakarta jika duet Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) tidak terwujud. Namun, PKS tetap membawa syarat buat KIM yakni kader PKS harus ikut maju cagub atau cawagub.
"Namun karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada. PKS mensyaratkan agar kadernya harus ikut berlaga entah sebagai cagub atau cawagub. Insya Allah," ucap dia.
(cip)
Lihat Juga :
