Jelang Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Pilih Pemimpin yang Bersih dari Masalah Hukum
Kamis, 08 Agustus 2024 - 15:52 WIB
loading...
Jelang Pilkada 2024, masyarakat diminta memilih pemimpin yang bersih dari masalah hukum dan tidak berdasarkan popularitas dan elektabilitas. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, masyarakat diminta memilih pemimpin yang bersih dari masalah hukum dan tidak berdasarkan popularitas dan elektabilitas. Untuk itu, diperlukan diskusi untuk menakar dan mengungkap keluh kesah publik kepada para calon kandidat. Dengan
Hal itu diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik yang digelar Harnas Media Consultants (HMC), yang digelar di Kota Bekasi.
"Diskusi -diskusi macam ini harus dibuat di seluruh Indonesia dengan frekuensi yang tinggi. Karena dengan demikian, maka pesan-pesan yang disampaikan dalam diskusi, dialog tanya jawab yang sangat kritikal tadi masuk ke ruang publik, sehingga bisa memunculkan kesadaran masyarakat tentang keadaan suatu daerah, misalkan Kota Bekasi tadi," kata Emrus, Kamis (8/8/2024).
Baca juga: Dorongan Gani Muhamad Jadi Bacalon Wali Kota Bekasi Menguat
Emrus juga menyikapi sejumlah persoalan yang mengemuka khususnya di Kota Bekasi. Dari laporan sejumlah aktivis antikorupsi terhadap salah satu calon kandidat Wali Kota Bekasi, kemudian hilangnya kendaraan Pemkot, hingga beralihnya kepemilikan tanah milik pemerintah daerah.
Menurutnya, diskusi menjelang pilkada seharusnya banyak dilakukan di seluruh Indonesia agar para pemilih dapat secara jelas memilih pasangan calon kandidat yang ikut kontestan.
Baca juga: Dorong Koalisi PKS-Golkar, BM Peterpen Siap Menangkan Heri Koswara di Pilwalkot Bekasi
"Supaya apa, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung, tidak lagi memilih orang yang diduga melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi, yang beberapa pekan belakangan ini terus mengemuka," ungkap Emrus.
Emrus mengaku tidak setuju apabila ada salah satu kontestan memiliki resistensi hukum namun memaksakan diri untuk ikut dalam pilkada mendatang.
"Itu tidak boleh lagi dan saya kira itu harus ditolak. Masyarakat berhak menolaknya dalam bentuk apa, jangan pilih orang yang memiliki resistensi hukum, supaya apa, sulit untuk meyakinkan kita bahwa dia tidak korupsi," tukasnya.
Untuk itu, Emrus mendorong agar diskusi publik itu terus dilakukan guna mengedukasi masyarakat. Sehingga dapat mencari solusi di tengah persoalan kasus korupsi yang mejerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.
"Saya mengikuti tadi, Bang Ucok sangat luar biasa tadi menyampaikan tentang anggaran, baru kandidat calon wali kota dari PKS tadi saya pikir pandangannya sangat tajam dan beliau berjanji akan memperbaiki itu semua, itu yang kita harapkan," pungkasnya.
Sementara itu, direktur eksekutif Center for Budget Analis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengingatkan kembali agar masyarakat Kota Bekasi tidak jatuh di lubang yang sama dalam menentukan calon pemimpin daerah ke depan.
"Saya ini warga Kota Bekasi. Tentunya sangat perihatin dengan kasus hukum yang menimpa dua kepala daerah Kota Bekasi sebelumnya. Nah baru-baru ini kembali mencuat ada salah satu cakada dilaporkan sejumlah aktivis antikorupsi ke KPK. Ini tentu jadi warning bagi masyarakat. Terlepas itu muatan politis atau tidak, jika sudah cukup alat bukti, KPK juga harus segera bertindak. Jangan sampai setelah mendaftar baru ada proses hukum," tegas Ucok.
Oleh karena itu, Ucok mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi tidak lagi memilih cawalkot berdasarkan popularitas maupun elektabilitasnya. Tapi yang terpenting cakada itu harus bersih dari masalah hukum.
"Ini sangat penting. Jangan sampai baru menjabat beberapa bulan langsung diciduk KPK. Jika itu terjadi maka sudah barang tentu menghambat proses pembangunan di Kota Bekasi," pungkasnya.
Hal itu diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik yang digelar Harnas Media Consultants (HMC), yang digelar di Kota Bekasi.
"Diskusi -diskusi macam ini harus dibuat di seluruh Indonesia dengan frekuensi yang tinggi. Karena dengan demikian, maka pesan-pesan yang disampaikan dalam diskusi, dialog tanya jawab yang sangat kritikal tadi masuk ke ruang publik, sehingga bisa memunculkan kesadaran masyarakat tentang keadaan suatu daerah, misalkan Kota Bekasi tadi," kata Emrus, Kamis (8/8/2024).
Baca juga: Dorongan Gani Muhamad Jadi Bacalon Wali Kota Bekasi Menguat
Emrus juga menyikapi sejumlah persoalan yang mengemuka khususnya di Kota Bekasi. Dari laporan sejumlah aktivis antikorupsi terhadap salah satu calon kandidat Wali Kota Bekasi, kemudian hilangnya kendaraan Pemkot, hingga beralihnya kepemilikan tanah milik pemerintah daerah.
Menurutnya, diskusi menjelang pilkada seharusnya banyak dilakukan di seluruh Indonesia agar para pemilih dapat secara jelas memilih pasangan calon kandidat yang ikut kontestan.
Baca juga: Dorong Koalisi PKS-Golkar, BM Peterpen Siap Menangkan Heri Koswara di Pilwalkot Bekasi
"Supaya apa, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung, tidak lagi memilih orang yang diduga melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi, yang beberapa pekan belakangan ini terus mengemuka," ungkap Emrus.
Emrus mengaku tidak setuju apabila ada salah satu kontestan memiliki resistensi hukum namun memaksakan diri untuk ikut dalam pilkada mendatang.
"Itu tidak boleh lagi dan saya kira itu harus ditolak. Masyarakat berhak menolaknya dalam bentuk apa, jangan pilih orang yang memiliki resistensi hukum, supaya apa, sulit untuk meyakinkan kita bahwa dia tidak korupsi," tukasnya.
Untuk itu, Emrus mendorong agar diskusi publik itu terus dilakukan guna mengedukasi masyarakat. Sehingga dapat mencari solusi di tengah persoalan kasus korupsi yang mejerat sejumlah kepala daerah di Indonesia.
"Saya mengikuti tadi, Bang Ucok sangat luar biasa tadi menyampaikan tentang anggaran, baru kandidat calon wali kota dari PKS tadi saya pikir pandangannya sangat tajam dan beliau berjanji akan memperbaiki itu semua, itu yang kita harapkan," pungkasnya.
Sementara itu, direktur eksekutif Center for Budget Analis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengingatkan kembali agar masyarakat Kota Bekasi tidak jatuh di lubang yang sama dalam menentukan calon pemimpin daerah ke depan.
"Saya ini warga Kota Bekasi. Tentunya sangat perihatin dengan kasus hukum yang menimpa dua kepala daerah Kota Bekasi sebelumnya. Nah baru-baru ini kembali mencuat ada salah satu cakada dilaporkan sejumlah aktivis antikorupsi ke KPK. Ini tentu jadi warning bagi masyarakat. Terlepas itu muatan politis atau tidak, jika sudah cukup alat bukti, KPK juga harus segera bertindak. Jangan sampai setelah mendaftar baru ada proses hukum," tegas Ucok.
Oleh karena itu, Ucok mengimbau agar masyarakat Kota Bekasi tidak lagi memilih cawalkot berdasarkan popularitas maupun elektabilitasnya. Tapi yang terpenting cakada itu harus bersih dari masalah hukum.
"Ini sangat penting. Jangan sampai baru menjabat beberapa bulan langsung diciduk KPK. Jika itu terjadi maka sudah barang tentu menghambat proses pembangunan di Kota Bekasi," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
