Geger Sekolah Petra Surabaya dan Warga Ribut Gegara Tarikan Iuran Keamanan Puluhan Juta Rupiah Per Bulan
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 16:36 WIB
loading...
Keributan pengurus RW perumahan di Surabaya dengan pengurus Sekolah Petra Surabaya mencuat terkait tarikan iuran bulanan keamanan yang mencapai puluhan juta. Fpto/iNews/Yudha Prawira
A
A
A
SURABAYA - Keributan pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur dan pengurus Sekolah Petra Surabaya mencuat terkait tarikan iuran bulanan keamanan yang mencapai puluhan juta.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, bahkan harus turun tangan untuk menengahi konflik tersebut.
Baca juga: Geger Pungutan Rp4 Juta di TPU Bandung, Wali Kota: Tak Boleh Ada Pungli di Pelayanan Publik
Dalam video yang diunggah di media sosial Armudi dan akhirnya menjadi viral, terlihat pengurus RW Manyar, Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus Sekolah Petra Surabaya.
Kedua belah pihak berseteru mengenai kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan yang semula Rp32 juta naik menjadi Rp35 juta per bulan.
Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPK Petra) menyatakan keberatan dan menolak iuran sebesar Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW.
Kabag Legal Petra, Christin Novianty Panjaitan menjelaskan bahwa berdasarkan kajian tim ahli Sekolah Petra, nilai iuran tersebut terlalu besar. Sekolah Petra hanya bersedia membayar iuran keamanan sebesar Rp25 juta.
Baca juga: Satgas Saber Pungli Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Pungutan Liar
Sementara itu, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan oleh Sekolah Petra.
Juru bicara perumahan, Triawan Kustiya menyebutkan bahwa iuran bulanan sebesar ratusan juta rupiah tersebut merupakan akumulasi dari tiga RW, yakni RW 4, 5, dan 7, termasuk Petra. Total Rp140 juta dibagi empat, sehingga menghasilkan Rp35 juta per bulan.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan keputusannya. Armuji hanya menyarankan untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan konflik tersebut.
Konflik ini sebelumnya telah dimediasi di tingkat DPRD Kota Surabaya maupun Pemerintah Kota Surabaya, namun belum mendapatkan titik terang.
Pihak sekolah berencana akan melanjutkan ke ranah hukum jika akses jalan menuju sekolah ditutup oleh pengurus RW perumahan.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, bahkan harus turun tangan untuk menengahi konflik tersebut.
Baca juga: Geger Pungutan Rp4 Juta di TPU Bandung, Wali Kota: Tak Boleh Ada Pungli di Pelayanan Publik
Dalam video yang diunggah di media sosial Armudi dan akhirnya menjadi viral, terlihat pengurus RW Manyar, Tompotika terlibat adu mulut dengan pengurus Sekolah Petra Surabaya.
Kedua belah pihak berseteru mengenai kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan yang semula Rp32 juta naik menjadi Rp35 juta per bulan.
Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPK Petra) menyatakan keberatan dan menolak iuran sebesar Rp35 juta per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggungjawaban dari pengurus RW.
Kabag Legal Petra, Christin Novianty Panjaitan menjelaskan bahwa berdasarkan kajian tim ahli Sekolah Petra, nilai iuran tersebut terlalu besar. Sekolah Petra hanya bersedia membayar iuran keamanan sebesar Rp25 juta.
Baca juga: Satgas Saber Pungli Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Pungutan Liar
Sementara itu, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan oleh Sekolah Petra.
Juru bicara perumahan, Triawan Kustiya menyebutkan bahwa iuran bulanan sebesar ratusan juta rupiah tersebut merupakan akumulasi dari tiga RW, yakni RW 4, 5, dan 7, termasuk Petra. Total Rp140 juta dibagi empat, sehingga menghasilkan Rp35 juta per bulan.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan keputusannya. Armuji hanya menyarankan untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan konflik tersebut.
Konflik ini sebelumnya telah dimediasi di tingkat DPRD Kota Surabaya maupun Pemerintah Kota Surabaya, namun belum mendapatkan titik terang.
Pihak sekolah berencana akan melanjutkan ke ranah hukum jika akses jalan menuju sekolah ditutup oleh pengurus RW perumahan.
(shf)
Lihat Juga :
