Pemprov Jabar Rumuskan Sistem Pengupahan Berstandar Internasional

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan merumuskan sistem pengupahan berstandar internasional yang diyakini menjadi sistem pengupahan yang berkeadilan.

Perumusan sistem pengupahan tersebut dilakukan menyusul pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perwakilan organisasi buruh PBB, International Labour Organization (ILO).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan kepala daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar, ILO mengusulkan agar sistem pengupahan di Jabar menggunakan standar internasional.

Usulan tersebut diyakini mampu meminimalisasi perbedaan nilai upah di tiap daerah, berkeadilan, dan membuat buruh lebih sejahtera, termasuk menjaga para investor agar tidak lari ke luar Jabar.

"Hasil pertemuan ini, kami akan buat sistem pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan sesuai standar internasional. Sehingga, bisa menjaga kualitas ekonomi Jabar, buruhnya sejahtera, investor juga tidak ada yang pergi keluar Jabar," tutur Ridwan Kamil seusai pertemuan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/7/2019).

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengakui, sudah ada 140 investor yang menutup usahanya di Jabar dan pindah ke luar. Menurut dia, hampir semua investor beralasan bahwa nilai upah yang terlalu tinggi sebagai penyebabnya.

Emil mengatakan, dalam sistem pengupahan desentralisasi yang selama ini berjalan, kebijakan pengupahan diserahkan kepada bupati dan wali kota. Kondisi tersebut, kata Emil, turut memengaruhi perbedaan nilai upah.

"Ini juga disoroti ILO karena membuat subjektivitas perbedaan pengupahan nilainya terlalu jauh. Contoh perbedaan yang signifikan, yaitu upah di Pangandaran Rp1,6 juta, sementara di Karawang Rp4,2 juta," sebut Emil.

Setelah pertemuan tersebut, lanjut Emil, teknis sistem pengupahan berstandar internasional bakal dibahas ILO bersama para kepala disnaker kabupaten/kota se-Jabar. Emil berharap, jenis industri setiap daerah di Jabar akan diseragamkan menjadi satu jenis usaha.

"Misalkan di Jabar khusus industri manufaktur, di Jateng tekstil, sehingga jelas tiap daerah jenis industrinya apa, karena keberagaman industri dalam satu daerah juga menjadi penyebab keberagaman upah, sehingga jomplangnya tak pernah selesai," tandas Emil.