Kalsel Bagian dari Tol Laut Nasional Bisa Tingkatkan Ekonomi dan Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor mengharapkan pemerintah pusat agar kembali menetapkan Kalsel bagian dari tol laut nasional. Harapan tersebut langsung disampaikan H Sahbirin Noor memanfaatkan sesi dialog dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2019, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Paman Birin sapaan akrabnya menjelaskan, pemikiran tersebut dilatari strategisnya Kalsel dalam alur transportasi laut nasional dan internasional. "Ini mengingat posisi Kalsel adalah sebagai salah satu pusat distribusi beragam kebutuhan barang dan jasa di wilayah Kalimantan," terangnya.

Paman Birin mengatakan, Keuntungan sebuah daerah menjadi bagian dari tol laut nasional, antara lain bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro. Keuntungan lain bisa menekan disparitas harga barang dan mengendalikan inflasi.

Dari sisi kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan program pemerintah yang terus mendorong program tol laut bukan hanya dari pelabuhan ke pelabuhan juga merupakan konektivitas antarpelabuhan. Program tol laut bukan hanya dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bisa langsung sampai ke konsumen.

"Bagi masyarakat di daerah yang dilewati Tol Laut benar-benar merasakan harga yang terjangkau, " papar Gubernur.

Menanggapi harapan Gubernur Kalsel, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kementerian terkait untuk menjadikannya sebagai atensi penting untuk ditindaklanjuti.

Wapres Kalla memnyampaikan apresiasi atas harapan Paman Birin. Menurutnya, apa yang diharapkan merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi.

Terkait pengendalian inflasi, JK mengatakan inflasi menjadi salah satu indikator suatu negara maju atau tidak. "Dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya inflasi," terangnya.

Rakornas pengendalian inflasi tahun 2019 ini mengusung tema sinergi dan inovasi pengendalian inflasi untuk penguatan ekonomi yang inklusif. Ditekankan JK, jika inflasi terkendali maka tingkat kemiskinan bisa menurun. Karena, harga bahan makanan yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK) dapat terkendali.

"Kalau inflasi tinggi daya beli turun, dan pengangguran akan menimbulkan kemiskinan. Itu hal kenapa rakornas ini khusus membicarakan bagaimana menjaga stabilitas inflasi," ungkapnya.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala DK OJK Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.