Pansus Haji Bikin Kaget dan Prihatin Para Kiai, Minta DPR Tak Politisasi
Jum'at, 19 Juli 2024 - 18:52 WIB
loading...
A
A
A
Untuk memastikan penilaiannya ini, KH Adib juga menanyakan langsung kepada beberapa konsultan haji yang berinteraksi dengan jemaah.
"Dan semua menyatakan kondusif. Artinya pemerintah Indonesia dan Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-counter semua. Kalau kita bicara Mina misalnya, wong Mina tempatnya segitu kok, nggak mungkin (ditambah). Tempat cuma segitu-gitunya. Apalagi kan pemerintah Saudi itu membangun tempat permanen di Mina, jadi semakin sempit," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PBNU: Pansus Haji Tidak Perlu, hanya Mengada-ada
Atas fakta-fakta ini, KH Adib meyakini persoalan haji ini telah ditarik ke masalah yang bersifat politis, bukan teknis lagi. Dia mencontohkan, soal temuan makanan basi misalnya, kasusnya hanya kecil dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Sementara jumlah jemaah yang diurusi pemerintah mencapai 200 ribu orang lebih.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus Haji itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah," demikian wanti-wanti KH Adib.
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren ini menilai dalam penyelenggaraan haji pasti akan timbul masalah maupun kekurangan terkait pelayanan.
"Dan semua menyatakan kondusif. Artinya pemerintah Indonesia dan Pak Menag Gus Yaqut itu sudah mengantisipasi segala macam kemungkinan dan begitu secara kejadian semacam itu sudah ter-counter semua. Kalau kita bicara Mina misalnya, wong Mina tempatnya segitu kok, nggak mungkin (ditambah). Tempat cuma segitu-gitunya. Apalagi kan pemerintah Saudi itu membangun tempat permanen di Mina, jadi semakin sempit," ungkapnya.
Baca juga: Ketua PBNU: Pansus Haji Tidak Perlu, hanya Mengada-ada
Atas fakta-fakta ini, KH Adib meyakini persoalan haji ini telah ditarik ke masalah yang bersifat politis, bukan teknis lagi. Dia mencontohkan, soal temuan makanan basi misalnya, kasusnya hanya kecil dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Sementara jumlah jemaah yang diurusi pemerintah mencapai 200 ribu orang lebih.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan, masalah Pansus Haji itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu ya jangan dipolitisir lah," demikian wanti-wanti KH Adib.
Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet Pesantren ini menilai dalam penyelenggaraan haji pasti akan timbul masalah maupun kekurangan terkait pelayanan.
Lihat Juga :
