Thailand Ingin Beli 2 Kapal Selam China Saat Sedang Krisis Ekonomi

BANGKOK - Rencana Thailand melakukan pengadaan dua kapal selam dari China senilai 22,5 miliar Baht untuk Angkatan Laut, mendapat sorotan dari sejumlah kritikus.

Hal itu setelah Parlemen Thailand menyetujui pengadaan namun menuai kecaman, karena negara sedang krisis ekonomi akibat pandemi virus corona baru (COVID-19).



Para kritikus sejak awal menyerukan pemotongan rencana pengadaan senjata angkatan bersenjata termasuk pembelian kapal selam. Mereka mengatakan bahwa dengan membatalkan pembelian dua kapal selam, lebih banyak uang dapat disimpan dan disuntikkan ke dalam upaya untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi negara yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Namun, wakil ketua sub-komite Parlemen Yutthapong Jarassathian mengatakan bahwa pengadaan tersebut disetujui dengan selisih suara ketat oleh sub-komite yang terdiri sembilan orang.

Menurut laporan Bangkok Post, Minggu (23/8/2020), dia mengatakan ini adalah kedua kalinya sub-komite melihat permintaan Angkatan Laut untuk membeli dua kapal selam tersebut.

Yutthapong mengatakan bahwa, dalam pertemuan pertama, sub-komite harus menunda membahas masalah itu karena tidak dapat memutuskan apakah akan mengizinkan Angkatan Laut untuk membeli kapal selam atau tidak.

Namun dalam pertemuan kedua, Angkatan Laut Thailand menyatakan sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk membeli tiga kapal selam asal China .

Yutthapong mengatakan, menurut pihak Angkatan Laut, pembelian kapal selam pertama sudah selesai, menggunakan uang dari anggaran 2017, dan akan diserahkan pada 2024.

Namun pada pertemuan Jumat lalu, lanjut Yutthapong, Angkatan Laut menunjukkan MoU untuk pembelian kapal selam pertama tetapi tidak mengatakan bahwa Thailand berkewajiban untuk membeli dua kapal selam lainnya.

Dia mengatakan MoU itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha dan menteri pertahanan China .

"Saya termasuk di antara anggota sub-komite yang menentang pembelian itu. Tapi Angkatan Laut bersikeras bahwa itu demi keamanan laut," kata Yutthapong.

Dia mengatakan para anggota memiliki pandangan berbeda tentang masalah ini dan tidak dapat mencapai kesimpulan, yang memaksanya untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan pemungutan suara.

Pemungutan suara awalnya terikat pada 4-4 suara, tetapi ketua sub-komite Supol Fongngam kemudian memutuskan untuk mendukung pembelian tersebut, yang menghasilkan penghitungan 5-4 untuk persetujuan.

Yutthapong mengatakan bahwa dia dan mereka yang menolaknya akan terus menentang pembelian kapal selam tersebut.

"Perdana menteri harus memilih antara kapal selam dan kelangsungan ekonomi rakyat. Kenapa pemerintah lebih memilih kapal selam daripada mata pencaharian masyarakat?," tanya dia.