Pembahasan APBN dan APBD Harus Sesuai Pancasila
Minggu, 23 Agustus 2020 - 07:45 WIB
loading...
Pakar Pancasila, HM Jazir ASP (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar oleh FPKS DPRD DIY. FOTO: IST
A
A
A
YOGYAKARTA - Pakar Pancasil a, HM Jazir ASP meminta semua pihak mengehntikan perdebatan yang tidak perlu terkait Pancasila. Menurutnya Pancasila harusnya dipraktikkan bukan untuk diperdebatkan.
Tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) ini justru meminta para anggota wakil rakyat untuk menerapkan Pancasila dalam berbagai kegiatan di DPRD.
“Pancasila itu ruh bangsa. Dikawal rakyat. Wakil rakyat harus paham. Pembahasan APBN APBD harus sesuai Pancasila,” terangnya saat menjadi narasumber Diskusi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DIY Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI : Pembumian Nilai Pancasila dalam Tinjauan Sejarah dan Kekinian, Sabtu (22/8/2020), di DPRD DIY.
Jazir mengajak seluruh elemen negara mulai masyarakat hingga pemerintah harus kembali menerapkan Pancasila. Termasuk di legislatif. Dia mencontohkan dalam menganggaran suatu program harus dicermati berapa yang sampai ke masyarakat. Menurutnya saat ini anatomi APBN dan APBD masih mengutungkan birokrasi. Misalnya program membantu kapal nelayan, Rp85 miliar sendiri habis untuk studi banding. Dari Rp125 miliar total anggaran yang dialokasikan, nelayan hanya menerima Rp15 miliar. Praktik seperti ini hanya menggemukkan organisasi pemerintah
“Ini saya tantang legislator PKS di DIY untuk mencermati hal itu. Kalau ternyata beda dari anggaran seharusnya, ya berarti itu tidak sesuai dengan sila Keadilan Sosial sekaligus apakah benar negara menerapkan Ketuhanan dalam melaksanakan kinerjanya,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang juga disiarkan live streaming tersebut, Jazir juga mengingatkan semua elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. “Energi kita habis hanya untuk hal-hal yang sebetulnya sudah selesai,” ungkapnya.(Baca juga : Soal Kondisi Ekonomi, Presiden PKS Sarankan Jokowi Minta Maaf )
Takmir Masjid Jogokaryan ini mencontohkan perdebatan mengenai hari lahir Pancasila 1 Juni ataukah 18 Agustus. Menurutnya yang diperdebatkan itu masalah sama yang pada periode sebelumnya sudah selesai. “Kedua-duanya tidak salah. Perdebatan ini selalu terulang karena tidak pahamnya para pelaku politik terhadap ideologi Pancasila terutama sejarahnya,” jelasnya.
Diskusi ini pandu oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan dn dibuka oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Imam Taufik. Sejumlah anggota FPKS juga tampak hadir seperti Huda Tri Yudiana, Agus Sumartono, Muhammad Syafi’i, , Muh Ajrudin Akbar dan Amir Syarifudin.(Baca juga : Politikus PKS: Orang Lebih Butuh Vaksin Hasil Riset daripada Celoteh Influencer )
Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Jazir, Ketua Fraksi PKS DPRD DIY, Imam Taufik memandang jika peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif memang harus tersambung dalam lima sila Pancasila. Pihaknya berjanji akan melaksanakan hal itu. “Ini masukan bagus. Insya Allah akan diterapkan dalam setiap langkah kami di legislatif,” tegasnya.
Tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) ini justru meminta para anggota wakil rakyat untuk menerapkan Pancasila dalam berbagai kegiatan di DPRD.
“Pancasila itu ruh bangsa. Dikawal rakyat. Wakil rakyat harus paham. Pembahasan APBN APBD harus sesuai Pancasila,” terangnya saat menjadi narasumber Diskusi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DIY Refleksi 75 Tahun Kemerdekaan RI : Pembumian Nilai Pancasila dalam Tinjauan Sejarah dan Kekinian, Sabtu (22/8/2020), di DPRD DIY.
Jazir mengajak seluruh elemen negara mulai masyarakat hingga pemerintah harus kembali menerapkan Pancasila. Termasuk di legislatif. Dia mencontohkan dalam menganggaran suatu program harus dicermati berapa yang sampai ke masyarakat. Menurutnya saat ini anatomi APBN dan APBD masih mengutungkan birokrasi. Misalnya program membantu kapal nelayan, Rp85 miliar sendiri habis untuk studi banding. Dari Rp125 miliar total anggaran yang dialokasikan, nelayan hanya menerima Rp15 miliar. Praktik seperti ini hanya menggemukkan organisasi pemerintah
“Ini saya tantang legislator PKS di DIY untuk mencermati hal itu. Kalau ternyata beda dari anggaran seharusnya, ya berarti itu tidak sesuai dengan sila Keadilan Sosial sekaligus apakah benar negara menerapkan Ketuhanan dalam melaksanakan kinerjanya,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang juga disiarkan live streaming tersebut, Jazir juga mengingatkan semua elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. “Energi kita habis hanya untuk hal-hal yang sebetulnya sudah selesai,” ungkapnya.(Baca juga : Soal Kondisi Ekonomi, Presiden PKS Sarankan Jokowi Minta Maaf )
Takmir Masjid Jogokaryan ini mencontohkan perdebatan mengenai hari lahir Pancasila 1 Juni ataukah 18 Agustus. Menurutnya yang diperdebatkan itu masalah sama yang pada periode sebelumnya sudah selesai. “Kedua-duanya tidak salah. Perdebatan ini selalu terulang karena tidak pahamnya para pelaku politik terhadap ideologi Pancasila terutama sejarahnya,” jelasnya.
Diskusi ini pandu oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan dn dibuka oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DIY Imam Taufik. Sejumlah anggota FPKS juga tampak hadir seperti Huda Tri Yudiana, Agus Sumartono, Muhammad Syafi’i, , Muh Ajrudin Akbar dan Amir Syarifudin.(Baca juga : Politikus PKS: Orang Lebih Butuh Vaksin Hasil Riset daripada Celoteh Influencer )
Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Jazir, Ketua Fraksi PKS DPRD DIY, Imam Taufik memandang jika peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif memang harus tersambung dalam lima sila Pancasila. Pihaknya berjanji akan melaksanakan hal itu. “Ini masukan bagus. Insya Allah akan diterapkan dalam setiap langkah kami di legislatif,” tegasnya.
(nun)
Lihat Juga :
