Tegas! Oknum Pemalsu Kartu Keluarga PPDB Bakal Dilaporkan Polisi
Senin, 24 Juni 2024 - 22:09 WIB
loading...
Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi menyatakan bakal melaporkan calon peserta didik yang menggunakan KK palsu di PPDB 2024 ke Kepolisian. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Disdik Jawa Barat mendiskualifikasi sebanyak 94 calon peserta didik (CPD) pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tahap I di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung.
Mereka dicoret karena kedapatan menggunakan Kartu Keluarga (KK) palsu.
Baca juga: Bagaimana Jika Ada Kendala Daftar Ulang Online PPDB Jabar 2024?
Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, para oknum tersebut bisa ditindak lewat jalur hukum. Menurutnya, hal tersebut untuk memberikan efek jera atau hukuman yang pantas dari oknum pemalsu KK ini.
"Ini kan Disdukcapil Kota Bandung nah tentu jajaran Disdukcapil melalui Disdukcapil Provinsi perlu dibuka dan bila perlu laporkan ke Kepolisian pada mereka yang tadinya memanfaatkan jasa KK," ucap Ade, Senin (24/6/2024).
Ade mengatakan, kasus pemalsuan KK ini sering kali terjadi dalam proses PPDB. Maka dari itu, dia meminta agar data bisa dibuka dengan jelas dan para pemalsu bisa diberikan tindakan setimpal, termasuk dilaporkan ke pihak berwajib.
"Dilaporkan ke kepolisian sekaligus diusut tuntas supaya tahun depan tidak terulang lagi secara kebijakan Kemendagri juga harus merubah prosedur percetakan KK," ungkapnya.
Baca juga: Begini Aturan Zonasi di PPDB Jabar 2024, Persiapan Daftar Tahap 2
"Supaya ada kepastian terutama keterangan dari RT dan RW setempat itu jadi penting kan sekarang tanpa keterangan RT dan RW bisa langsung proses," tambahnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti soal temuan KK palsu di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Dia memastikan Disdukcapil Jabar akan mengevaluasi secara penuh.
"Yang pasti anulir terlebih dahulu setelah itu kami akan berkordinasi dengan Disdukcapil bagaimana jangan sampai terulang," ujar Bey.
Bey juga memastikan, segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dari PPDB tahap I ini. Sebab, masih banyak orang tua yang mencoba melakukan kecurangan agar anaknya masuk ke sekolah tujuan.
"Kami akan evaluasi ulang semuanya kenapa bisa sapai 1 rumah/alamat bisa 6 sampai 8 KK kan sudah tidak normal," tandasnya.
Mereka dicoret karena kedapatan menggunakan Kartu Keluarga (KK) palsu.
Baca juga: Bagaimana Jika Ada Kendala Daftar Ulang Online PPDB Jabar 2024?
Plh Kepala Disdik Jabar, Ade Afriandi mengatakan, para oknum tersebut bisa ditindak lewat jalur hukum. Menurutnya, hal tersebut untuk memberikan efek jera atau hukuman yang pantas dari oknum pemalsu KK ini.
"Ini kan Disdukcapil Kota Bandung nah tentu jajaran Disdukcapil melalui Disdukcapil Provinsi perlu dibuka dan bila perlu laporkan ke Kepolisian pada mereka yang tadinya memanfaatkan jasa KK," ucap Ade, Senin (24/6/2024).
Ade mengatakan, kasus pemalsuan KK ini sering kali terjadi dalam proses PPDB. Maka dari itu, dia meminta agar data bisa dibuka dengan jelas dan para pemalsu bisa diberikan tindakan setimpal, termasuk dilaporkan ke pihak berwajib.
"Dilaporkan ke kepolisian sekaligus diusut tuntas supaya tahun depan tidak terulang lagi secara kebijakan Kemendagri juga harus merubah prosedur percetakan KK," ungkapnya.
Baca juga: Begini Aturan Zonasi di PPDB Jabar 2024, Persiapan Daftar Tahap 2
"Supaya ada kepastian terutama keterangan dari RT dan RW setempat itu jadi penting kan sekarang tanpa keterangan RT dan RW bisa langsung proses," tambahnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti soal temuan KK palsu di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Dia memastikan Disdukcapil Jabar akan mengevaluasi secara penuh.
"Yang pasti anulir terlebih dahulu setelah itu kami akan berkordinasi dengan Disdukcapil bagaimana jangan sampai terulang," ujar Bey.
Bey juga memastikan, segera melakukan evaluasi secara menyeluruh dari PPDB tahap I ini. Sebab, masih banyak orang tua yang mencoba melakukan kecurangan agar anaknya masuk ke sekolah tujuan.
"Kami akan evaluasi ulang semuanya kenapa bisa sapai 1 rumah/alamat bisa 6 sampai 8 KK kan sudah tidak normal," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
