LBH Perindo Sebut Kasus Penganiayaan Siswi SMP Jadi Ujian Hukum dan Keadilan

JAKARTA - LBH Partai Perindo mengaku prihatin atas penganiayaan yang menimpa siswi SMP, Audrey (14) di Pontianak. Peristiwa itu seakan memberikan ujian hukum dan rasa keadilan di Indonesia.

"Di satu sisi pelaku berdasarkan UU Perlindungan Anak masih dikategorikan sebagai anak yang belum bisa bertanggung jawab secara penuh atas tindak Pidana yang dilakukan, karena memang menurut UU tersebut baru dinyatakan tidak lagi sebagai anak adalah 18 tahun," ujar Ketua LBH-Perindo Ricky Kurnia Margono.

"Beda dengan ketika dulu sebelum UU perlindungan anak lahir, ketika setiap orang dinyatakan bisa bertanggung jawab penuh setelah dinyatakan dewasa yaitu 16 tahun menurut KUHP," tambah Ricky.

Menurt Ricky, dengan adanya UU perlindungan anak, maka terpaksa umur baru dapat dikategorikan dewasa dan bertanggung jawab penuh secara pidana menggunakan umur 18 tahun sesuai dengan asas Hukum Pidana Lex specialis derogat Lex Generalis (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum). "UU Perlindungan anak mengesampingkan KUHP," katanya.

Tapi sekarang dengan adanya kejadian Audrey, dan begitu banyak kejadian kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berumur di bawah 18 tahun bahkan di bawah 15 tahun dengan dipengaruhinya budaya asing, kebebasan informasi kekerasan yang masuk melalui internet dan teknologi lainnya. "Kami (LBH-PERINDO) berpendapat kategori umur dewasa menurut UU tersebut haruslah ditinjau ulang dan disesuaikan kembali," terangnya. (Baca: Pengeroyokan Siswa SMP oleh Pelajar SMA di Pontianak, Ini Kata KPAI)

Dijelaskan, bahwa saat ini secara psikologis usia seseorang untuk bisa berpikir sudah lebih cepat dari usia seharusnya. "Sehingga sudah seharusnya berbanding lurus dengan pertanggung jawabannya secara Pidana," pungkasnya.