Pertanyakan Program Tapera, Buruh: Ada Jaminan Enggak Dikorupsi?
Kamis, 06 Juni 2024 - 14:29 WIB
loading...
Buruh mempertanyakan peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan Tapera. Foto/SINDOnews/riyan rizki roshali.
A
A
A
JAKARTA - Serikat buruh merespons terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Buruh mempertanyakan peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan Tapera tersebut.
”Kalau dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi?" kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Said pun menjelaskan tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Dia pun tak rela jika uang hasil potongan Tapera itu bakal dikorupsi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Korupsi yang terjadi di Asabri, dikorupsi besar-besaran. Taspen? korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi," ujar Said.
Lebih jauh, Said Iqbal juga menuturkan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan juga potongan upah pekerja. "Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?" jelasnya.
Baca juga: Massa Serikat Buruh Tolak Tapera Bergerak dari Balai Kota Menuju Patung Kuda
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tapera. Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.
"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.
”Kalau dikelola oleh pemerintah padahal uangnya rakyat, pertanyaannya ada jaminan enggak bakal dikorupsi?" kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).
Said pun menjelaskan tidak sedikit kasus korupsi yang terjadi oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Dia pun tak rela jika uang hasil potongan Tapera itu bakal dikorupsi.
Baca juga: Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
"Korupsi yang terjadi di Asabri, dikorupsi besar-besaran. Taspen? korupsi besar-besaran. Itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi," ujar Said.
Lebih jauh, Said Iqbal juga menuturkan iuran yang dibayarkan untuk Tapera berasal dari pendapatan pengusaha dan juga potongan upah pekerja. "Pemerintah tidak mengiur tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha, terus pemerintah mengiurnya gimana?" jelasnya.
Baca juga: Massa Serikat Buruh Tolak Tapera Bergerak dari Balai Kota Menuju Patung Kuda
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% untuk simpanan Tapera. Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.
"Semuanya dihitung lah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024.
Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi, katanya, setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
"Seperti dulu waktu BPJS, diluar yang BPI gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.
(cip)
Lihat Juga :
