Tolak Revisi UU Penyiaran, Jurnalis Semarang Demo di Depan Gubernuran
Kamis, 30 Mei 2024 - 19:25 WIB
loading...
Puluhan wartawan atau jurnalis bersama masyarakat sipil dan Aksi Kamisan Semarang menggelar demo penolakan RUU Penyiaran, Kamis (30/5/2024). Foto/SINDOnews/Eka setiawan
A
A
A
SEMARANG - Puluhan wartawan atau jurnalis bersama masyarakat sipil dan Aksi Kamisan Semarang menggelar demo penolakan Revisi UU (RUU) Penyiaran pada Kamis (30/5/2024) sore.
Aksi unjuk rasa digelar di depan Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga: Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Bandung Demo di Depan DPRD Jabar
Revisi UU Penyiaran saat ini tengah dibahas di DPR RI. Salah satu elemen penting perubahan ini adalah Standar Isi Siaran (SIS) yang berisi pembatasan, larangan dan kewajiban penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam rancangan undang-undang tanggal 27 Maret 2024, amandemen UU Penyiaran secara signifikan membatasi aktivitas pers dan kebebasan berekspresi secara umum.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran yakni Pasal 14, Pasal 15 pada UU nomor 1 tahun 1945 dan Pasal 310 ayat (1) tentang Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam KUHP pada 21 Maret lalu.
Aksi unjuk rasa digelar di depan Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga: Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Bandung Demo di Depan DPRD Jabar
Revisi UU Penyiaran saat ini tengah dibahas di DPR RI. Salah satu elemen penting perubahan ini adalah Standar Isi Siaran (SIS) yang berisi pembatasan, larangan dan kewajiban penyelenggara penyiaran serta kewenangan KPI yang tumpang tindih dengan Dewan Pers.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam rancangan undang-undang tanggal 27 Maret 2024, amandemen UU Penyiaran secara signifikan membatasi aktivitas pers dan kebebasan berekspresi secara umum.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Aris Mulyawan menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran yakni Pasal 14, Pasal 15 pada UU nomor 1 tahun 1945 dan Pasal 310 ayat (1) tentang Pencemaran Nama Baik yang diatur dalam KUHP pada 21 Maret lalu.
Lihat Juga :
