Tanpa Pemekaran, Masyarakat Bogor Timur Tolak Beri Suara pada Pilkada 2024
Minggu, 26 Mei 2024 - 22:22 WIB
loading...
Inisiator Diskusi Publik Bogor Timur, Mardani Kanta mengungkapkan proses pemekaran CDOB Bogor Timur, Bogor Barat, dan 7 CDOB kabupaten se-Jawa Barat bahkan 329 CDOB kabupaten/kota, dan provinsi seluruh Indonesia saat ini prosesnya berjalan di tempat. Fot
A
A
A
BOGOR - Masyarakat Bogor Timur menolak memberikan suara pada Pilkada 2024. Mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut moratorium kebijakan pemekaran.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik Bogor Timur yamg membahas isu situasi lokal dan situasi nasional terkait masa depan pemekaran Bogor Timur dan Pilkada 2024 .
Baca juga: Bacaleg Partai Perindo Okky Setyawan Sebut Bogor Timur Siap untuk Pemekaran
Diskusi publik Bogor Timur ini diinisiasi oleh para tokoh dan elemen masyarakat Bogor Timur dan dihadiri oleh DPP Presidium Bogor Timur, anggota DPRD, kepala desa, BPD, ormas, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Bogor Timur di RM Pangjugjugan 2, Cibodas Jonggol, Kabupaten Bogor Timur pada Sabtu 25 Mei 2024.
Inisiator Diskusi Publik Bogor Timur sekaligus Moderator, Mardani Kanta mengungkapkan proses pemekaran CDOB Bogor Timur, Bogor Barat, dan 7 CDOB kabupaten se-Jawa Barat bahkan 329 CDOB kabupaten/kota, dan provinsi seluruh Indonesia saat ini prosesnya berjalan di tempat atau mandek.
Hal itu karena adanya moratorium yang dibuat di awal periode kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2014-2019. Sampai saat ini moratorium DOB ini belum dicabut Jokowi menjelang berakhirnya periode kedua kepemimpinan.
"Diskusi publik ini diselenggarakan menyikapi kondisi tersebut dan bertujuan untuk menampung serta menyerap ide gagasan dan pandangan seluruh Lapisan masyarakat Bogor Timur," ujarnya dikutip, Minggu (26/5/2024).
"Termasuk menyatukan frekuensi kesadaran dan menyikapi situasi saat ini yang mana saat ini kita akan menghadapi momentum pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Bogor dan Pilkada Provinsi Jawa Barat," sambungnya.
Senada, Aktivis Bogor Timur Ustaz Ajat Drajad mengungkapkan jika pilkada menghasilkan bupati dan gubernur periode 2024-2029. Namun, DOB Bogor Timur tidak segera disahkan oleh presiden dan DPR maka tidak akan berdampak secara fundamental untuk kesejahteraan masyarakat Bogor Timur.
"Yang dibutuhkan masyarakat Bogor Timur saat ini untuk masa depannya adalah DOB Bogor Timur karena Bogor Timur mampu menjadi kabupaten sendiri dan sangat layak karena memiliki perekonomian yang pesat dan SDM yang mumpuni," ucapnya.
Aktivis yang akrab disapa Bob Muslim ini menyebut pilkada yang diselenggarakan tidak akan membawa perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat Bogor Timur.
Untuk itu, diskusi publik Bogor Timur menghasilkan sikap bersama yakni, membentuk Forum Rakyat Bogor Timur sebagai organ taktis untuk mengonsolidasikan semua kekuatan dan potensi masyarakat guna memperkuat perjuangan DPP Presidium Bogor Timur dalam mengawal proses pemekaran DOB Bogor Timur.
"Mendesak Presiden segera mencabut moratorium dan Forum Rakyat Bogor Timur akan melakukan aksi nyata untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut moratorium," katanya.
Baca juga: Kesiapan Bogor Timur Jadi Otonomi Baru, Punya Potensi Wisata
Selain itu, masyarakat Bogor Timur tidak akan memberikan suaranya saat Pilkada 2024 tanpa adanya pemekaran Bogor Timur.
"Saat ini yang kami butuhkan adalah segera disahkannya pemekaran DOB Bogor Timur dan DOB Bogor Barat bukan pilkada karena bagi kami solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Bogor Timur hanya ketika kami telah menjadi Kabupaten Bogor Timur," ucapnya.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik Bogor Timur yamg membahas isu situasi lokal dan situasi nasional terkait masa depan pemekaran Bogor Timur dan Pilkada 2024 .
Baca juga: Bacaleg Partai Perindo Okky Setyawan Sebut Bogor Timur Siap untuk Pemekaran
Diskusi publik Bogor Timur ini diinisiasi oleh para tokoh dan elemen masyarakat Bogor Timur dan dihadiri oleh DPP Presidium Bogor Timur, anggota DPRD, kepala desa, BPD, ormas, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se Bogor Timur di RM Pangjugjugan 2, Cibodas Jonggol, Kabupaten Bogor Timur pada Sabtu 25 Mei 2024.
Inisiator Diskusi Publik Bogor Timur sekaligus Moderator, Mardani Kanta mengungkapkan proses pemekaran CDOB Bogor Timur, Bogor Barat, dan 7 CDOB kabupaten se-Jawa Barat bahkan 329 CDOB kabupaten/kota, dan provinsi seluruh Indonesia saat ini prosesnya berjalan di tempat atau mandek.
Hal itu karena adanya moratorium yang dibuat di awal periode kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2014-2019. Sampai saat ini moratorium DOB ini belum dicabut Jokowi menjelang berakhirnya periode kedua kepemimpinan.
"Diskusi publik ini diselenggarakan menyikapi kondisi tersebut dan bertujuan untuk menampung serta menyerap ide gagasan dan pandangan seluruh Lapisan masyarakat Bogor Timur," ujarnya dikutip, Minggu (26/5/2024).
"Termasuk menyatukan frekuensi kesadaran dan menyikapi situasi saat ini yang mana saat ini kita akan menghadapi momentum pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Bogor dan Pilkada Provinsi Jawa Barat," sambungnya.
Senada, Aktivis Bogor Timur Ustaz Ajat Drajad mengungkapkan jika pilkada menghasilkan bupati dan gubernur periode 2024-2029. Namun, DOB Bogor Timur tidak segera disahkan oleh presiden dan DPR maka tidak akan berdampak secara fundamental untuk kesejahteraan masyarakat Bogor Timur.
"Yang dibutuhkan masyarakat Bogor Timur saat ini untuk masa depannya adalah DOB Bogor Timur karena Bogor Timur mampu menjadi kabupaten sendiri dan sangat layak karena memiliki perekonomian yang pesat dan SDM yang mumpuni," ucapnya.
Aktivis yang akrab disapa Bob Muslim ini menyebut pilkada yang diselenggarakan tidak akan membawa perubahan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat Bogor Timur.
Untuk itu, diskusi publik Bogor Timur menghasilkan sikap bersama yakni, membentuk Forum Rakyat Bogor Timur sebagai organ taktis untuk mengonsolidasikan semua kekuatan dan potensi masyarakat guna memperkuat perjuangan DPP Presidium Bogor Timur dalam mengawal proses pemekaran DOB Bogor Timur.
"Mendesak Presiden segera mencabut moratorium dan Forum Rakyat Bogor Timur akan melakukan aksi nyata untuk mendesak Presiden Jokowi mencabut moratorium," katanya.
Baca juga: Kesiapan Bogor Timur Jadi Otonomi Baru, Punya Potensi Wisata
Selain itu, masyarakat Bogor Timur tidak akan memberikan suaranya saat Pilkada 2024 tanpa adanya pemekaran Bogor Timur.
"Saat ini yang kami butuhkan adalah segera disahkannya pemekaran DOB Bogor Timur dan DOB Bogor Barat bukan pilkada karena bagi kami solusi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Bogor Timur hanya ketika kami telah menjadi Kabupaten Bogor Timur," ucapnya.
(kri)
Lihat Juga :
