Penjelasan KPU DKI soal Syarat 618 Ribu KTP dan Mantan Gubernur Tak Bisa Jadi Cawagub
Jum'at, 10 Mei 2024 - 16:58 WIB
loading...
Cagub-Cawagub Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan (tanpa melalui partai politik) harus penuhi persyaratan mendapat dukungan 618 ribu KTP warga DKI. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan (tanpa melalui partai politik) harus memenuhi persyaratan mendapatkan 618 ribu KTP dan tanda tangan warga. Hal ini dikatakan oleh Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya.
Dody menyebutkan, dasar angka 618 ribu KTP dan tanda tangan dukungan berdasarkan peraturan yang ada. "Kita menganut demokrasi konstitusional yang diatur dalam undang-undang nah di UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 memang disebutkan untuk provinsi dengan penduduk 6 sampai 12 juta memerlukan dukungan 7,5 persen dari DPT terakhir artinya yang kami tetapkan merujuk dalam UU terakhir," ujar Dody, Jumat (10/5/2024).
Perihal ketentuan mantan gubernur tidak boleh menjadi cawagub, hal tersebut dijelaskan Dody ada di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf O UU RI Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan bawah syarat menjadi Calon Gubernur itu tidak diperkenankan menjadi calon wakil gubernur di daerah yang sama.
Baca juga: Sumpah Risma soal Isu Maju di Pilgub DKI Jakarta
"Jadi itu ada syarat dan ketentuannya dalam undang-undang. Nanti kita akan lihat di peraturan KPU tentang pencalonan apakah ada revisi, kalau di PKPU kan itu juga ditegaskan hal tersebut. Aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi," jelasnya.
Dody menyebutkan, dasar angka 618 ribu KTP dan tanda tangan dukungan berdasarkan peraturan yang ada. "Kita menganut demokrasi konstitusional yang diatur dalam undang-undang nah di UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 memang disebutkan untuk provinsi dengan penduduk 6 sampai 12 juta memerlukan dukungan 7,5 persen dari DPT terakhir artinya yang kami tetapkan merujuk dalam UU terakhir," ujar Dody, Jumat (10/5/2024).
Perihal ketentuan mantan gubernur tidak boleh menjadi cawagub, hal tersebut dijelaskan Dody ada di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf O UU RI Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan bawah syarat menjadi Calon Gubernur itu tidak diperkenankan menjadi calon wakil gubernur di daerah yang sama.
Baca juga: Sumpah Risma soal Isu Maju di Pilgub DKI Jakarta
"Jadi itu ada syarat dan ketentuannya dalam undang-undang. Nanti kita akan lihat di peraturan KPU tentang pencalonan apakah ada revisi, kalau di PKPU kan itu juga ditegaskan hal tersebut. Aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi," jelasnya.
Lihat Juga :
