Skor EPPD Pemprov Jatim Tertinggi Nasional, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim
Jum'at, 26 April 2024 - 14:33 WIB
loading...
A
A
A
“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, keberhasilan transformasi digital yang dilakukan Pemprov Jatim bisa dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada 2023 yang skornya mengalami kenaikan menjadi 3,62 dari tahun sebelumnya di angka 3,30. Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam transformasi digital dalam seluruh aspek layanan.
Terakhir, Pj Gubernur Adhy juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, serta fokus terhadap pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Jawa Timur.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
![Skor EPPD Pemprov Jatim Tertinggi Nasional, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim]()
(Foto: dok Pemprov Jatim)
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, keberhasilan transformasi digital yang dilakukan Pemprov Jatim bisa dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada 2023 yang skornya mengalami kenaikan menjadi 3,62 dari tahun sebelumnya di angka 3,30. Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam transformasi digital dalam seluruh aspek layanan.
Terakhir, Pj Gubernur Adhy juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, serta fokus terhadap pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Jawa Timur.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
(Foto: dok Pemprov Jatim)
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Lihat Juga :
