Ratusan Korban Investasi Bodong Gelar Aksi Damai di Mabes Polri
loading...
Ratusan korban investasi bodong menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Mereka menuntut kejelasan pengusutan kasus tersebut. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ratusan korban investasi bodong menggelar aksi damai di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Mereka menuntut kejelasan pengusutan kasus tersebut.
“Kami menuntut keseriusan proses penyidikan di Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Pengacara Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum korban investasi bodong.
Aksi damai dimulai pukul 11.00 WIB dihadiri ratusan korban investasi bodong yang dikawal kuasa hukum mereka dari LQ Indonesia Lawfirm.
"Gembong investasi bodong kabur, aset sitaan masih di Polri dan belum dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan harusnya selidiki dan proaktif, apakah ada permainan di kepolisian? Selidiki apakah ada pidana korupsi melibatkan oknum karena ini janggal," kata Alvin.
Menurut dia, jika tidak ada tindak lanjut, maka dirinya tidak akan berhenti berorasi untuk membela para korban dan akan mengelar aksi lebih besar mengundang seluruh korban investasi bodong.
"Pemerintah wajib tahu penanganan proses hukum investasi diwarnai manipulasi dan penyelewengan yang kasat mata, namun para petinggi diam saja," ujarnya.
“Kami menuntut keseriusan proses penyidikan di Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujar Pengacara Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum korban investasi bodong.
Aksi damai dimulai pukul 11.00 WIB dihadiri ratusan korban investasi bodong yang dikawal kuasa hukum mereka dari LQ Indonesia Lawfirm.
"Gembong investasi bodong kabur, aset sitaan masih di Polri dan belum dilimpahkan ke pengadilan. Kejaksaan harusnya selidiki dan proaktif, apakah ada permainan di kepolisian? Selidiki apakah ada pidana korupsi melibatkan oknum karena ini janggal," kata Alvin.
Menurut dia, jika tidak ada tindak lanjut, maka dirinya tidak akan berhenti berorasi untuk membela para korban dan akan mengelar aksi lebih besar mengundang seluruh korban investasi bodong.
"Pemerintah wajib tahu penanganan proses hukum investasi diwarnai manipulasi dan penyelewengan yang kasat mata, namun para petinggi diam saja," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
