Kemendagri Memastikan Roda Pemerintahan Segera Kembali Normal
Kemendagri Memastikan Roda Pemerintahan Segera Kembali Normal
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda) di wilayah yang terkena bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali berjalan normal. Pemda tersebutmeliputi Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkot Kota Palu, Pemkab Donggala, Pemkab Sigi dan Pemkab Parigi Moutong.
“Tim pendampingan Kemendagri dan Praja IPDN yang sedang bertugas terus berupaya membantu sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya, Minggu (7/10/2018).
Sesuai dengan arahan sebelumnya, tim pendampingan di lokasi bencana fokus pada beberapa hal. Pertama, mendata aparat pemerintah daerah dan DPRD setempat yang jadi korban meninggal dan hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah, dan lain sebagainya.
Kedua, mendata infrastruktur pemerintahan yang rusak, seperti kantor pemeritahan, sarana prasarana, peralatan kantor dan pendukung pemerintahan lainnya . Ketiga, melakukan pendampingan pemda, di antaranya dalam penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan e-KTP.
Keempat, memberikan semangat kepada aparatur pemda yang selamat untuk kembali bekerja normal seperti sebelumnya. Kelima, mendorong pemda membangun tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat, seperti kantor desa/kantor lurahnya hancur. Jika lurah/kepala desa menjadi korban meninggal maka bisa segera tunjuk Plt. ”Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain sebagainya,” ujarnya.
Hingga Jumat (5/10/2018), aparatur Pemprov Sulteng pegawai keseluruhan dari 12.623 orang, baru 3.300 yang masuk kantor. Sedangkan, untuk jumlah aparatur ASN Kota Palu yang berjumlah 6.734 orang, terinformasi pasti 42 orang meninggal dunia. Ini ditambah 54 orang anggota Satpol PP yang hilang saat bertugas di pantai saat persiapan pengaman HUT Kota Palu. "Itu untuk sementara data yang disampaikan tim pendamping Kemendagri,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.
“Tim pendampingan Kemendagri dan Praja IPDN yang sedang bertugas terus berupaya membantu sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya,” kata Mendagri, Tjahjo Kumolo dalam siaran persnya, Minggu (7/10/2018).
Sesuai dengan arahan sebelumnya, tim pendampingan di lokasi bencana fokus pada beberapa hal. Pertama, mendata aparat pemerintah daerah dan DPRD setempat yang jadi korban meninggal dan hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah, dan lain sebagainya.
Kedua, mendata infrastruktur pemerintahan yang rusak, seperti kantor pemeritahan, sarana prasarana, peralatan kantor dan pendukung pemerintahan lainnya . Ketiga, melakukan pendampingan pemda, di antaranya dalam penyusunan dan perubahan APBD, mempertajam fokus sasaran untuk penanggulangan bencana, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan e-KTP.
Keempat, memberikan semangat kepada aparatur pemda yang selamat untuk kembali bekerja normal seperti sebelumnya. Kelima, mendorong pemda membangun tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat, seperti kantor desa/kantor lurahnya hancur. Jika lurah/kepala desa menjadi korban meninggal maka bisa segera tunjuk Plt. ”Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dan lain sebagainya,” ujarnya.
Hingga Jumat (5/10/2018), aparatur Pemprov Sulteng pegawai keseluruhan dari 12.623 orang, baru 3.300 yang masuk kantor. Sedangkan, untuk jumlah aparatur ASN Kota Palu yang berjumlah 6.734 orang, terinformasi pasti 42 orang meninggal dunia. Ini ditambah 54 orang anggota Satpol PP yang hilang saat bertugas di pantai saat persiapan pengaman HUT Kota Palu. "Itu untuk sementara data yang disampaikan tim pendamping Kemendagri,” kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.
(poe)
Explore More