Cegah Kawasan Kumuh IKN, Pemerintah Bakal Batasi Gedung dan Jumlah Penduduk
Sabtu, 16 Maret 2024 - 19:13 WIB
loading...
Seminar nasional dan sosialisasi level of service pengelolaan Gedung IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024). Foto/MPI/Erfan Erlin
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian PUPR bakal mengontrol perkembangan Ibu Kota Negara (IKN). Sehingga tidak ada perkampungan kumuh di kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah penyangga kawasan inti.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, IKN adalah pusat pemerintahan tanah air. Meskipun nanti ada sisi ekonomi yang juga turut berkembang, namun pemerintah tetap bakal melakukan kontrol pertumbuhan kota.
Baca juga: 12.000 PNS Pindah ke IKN Mulai Juli 2024, Begini Teknisnya
"Kami rancang sedemikian rupa agar IKN itu tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai," ujar Iwan dalam Seminar Nasional dan Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024).
Iwan menambahkan Kementerian PUPR turut menyusun tata ruang IKN. Di mana di dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan, peruntukan dan pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan lahan.
Selain itu, pemerintah bakal mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tidak terjadi. Di samping itu di luar area IKN juga bakal disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga.
"Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN," tambahnya.
Baca juga: PNS Pindah ke IKN Mulai Juli 2024, Tunjangan Khusus Disiapkan Pemerintah
Dia menandaskan tidak semua bisa masuk ke IKN karena ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi ekonomi bakal terkerek, namun semuanya bakal tertata dengan baik.
"Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan level of servises. jangan sampai semua masuk tetapi tidak standar akhirnya tidak menjadi level dunia," tandasnya.
Iwan mengakui jika nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah penduduk. Sehingga semuanya sudah terencana di mana crowdid area bisa dikendalikan.
Selain itu, menyebut 70 persen pembangunan gedung di IKN itu dengan skema KPBU. Otoritas IKN dan kementrian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di kawasan IKN. Dia mencontohkan untuk air minum yang harus memiliki standar seperti ada pengolahan dan disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.
Nanti juga bakal diberlakukan sistem smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Semuanya bakal terintegrasi kawasan ataupun smart city. Seperti ini standar ditetapkan ada smartphone lock yang disiapkan secara terintegrasi.
"Nanti memungkinkan ada akses card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal diupayakan pembayaran non tunai membantu program bank Indonesia," ujarnya.
Ketua panitia Seminar Ar Blasius Lukkie Putranto menambahkan seminar ini menjadi sarana mahasiswa untuk belajar bagaimana pemerintah menyiapkan kota yang semuanya ditata dan dikontrol perkembangannya.
Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikannya di kemudian hari.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, IKN adalah pusat pemerintahan tanah air. Meskipun nanti ada sisi ekonomi yang juga turut berkembang, namun pemerintah tetap bakal melakukan kontrol pertumbuhan kota.
Baca juga: 12.000 PNS Pindah ke IKN Mulai Juli 2024, Begini Teknisnya
"Kami rancang sedemikian rupa agar IKN itu tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai," ujar Iwan dalam Seminar Nasional dan Sosialisasi Level Of Service Pengelolaan Gedung IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (16/3/2024).
Iwan menambahkan Kementerian PUPR turut menyusun tata ruang IKN. Di mana di dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan, peruntukan dan pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan lahan.
Selain itu, pemerintah bakal mengupayakan kondisi-kondisi kumuh tidak terjadi. Di samping itu di luar area IKN juga bakal disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota penyangga.
"Nanti pasar-pasar tradisional akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN," tambahnya.
Baca juga: PNS Pindah ke IKN Mulai Juli 2024, Tunjangan Khusus Disiapkan Pemerintah
Dia menandaskan tidak semua bisa masuk ke IKN karena ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi ekonomi bakal terkerek, namun semuanya bakal tertata dengan baik.
"Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan level of servises. jangan sampai semua masuk tetapi tidak standar akhirnya tidak menjadi level dunia," tandasnya.
Iwan mengakui jika nanti akan ada pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada kebijakan jumlah penduduk. Sehingga semuanya sudah terencana di mana crowdid area bisa dikendalikan.
Selain itu, menyebut 70 persen pembangunan gedung di IKN itu dengan skema KPBU. Otoritas IKN dan kementrian teknis menyiapkan standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di kawasan IKN. Dia mencontohkan untuk air minum yang harus memiliki standar seperti ada pengolahan dan disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum.
Nanti juga bakal diberlakukan sistem smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Semuanya bakal terintegrasi kawasan ataupun smart city. Seperti ini standar ditetapkan ada smartphone lock yang disiapkan secara terintegrasi.
"Nanti memungkinkan ada akses card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal diupayakan pembayaran non tunai membantu program bank Indonesia," ujarnya.
Ketua panitia Seminar Ar Blasius Lukkie Putranto menambahkan seminar ini menjadi sarana mahasiswa untuk belajar bagaimana pemerintah menyiapkan kota yang semuanya ditata dan dikontrol perkembangannya.
Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikannya di kemudian hari.
(shf)
Lihat Juga :
