Perindo Jakarta Pusat Dorong Bawaslu Kawal Terus Kerja KPU
Selasa, 05 Maret 2024 - 21:20 WIB
loading...
Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat Pahala Sianturi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal terus kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Foto/Muhammad Farhan
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat Pahala Sianturi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal terus kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam setiap tahapan Pemilu 2024, khususnya di tahapan pascapemungutan suara. Ia mengatakan kondisi ini dikarenakan adanya dugaan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil.
Pahala mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dalam rekapitulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga di tingkat kota. "Pandangan saya KPU harus dikawal oleh saudara kandungnya, Bawaslu itu, untuk menentukan bahwa pemilu kita ini harus adil," ujar Pahala saat ditemui di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pahala yang juga merupakan Caleg DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 10 tersebu, mengatakan kondisi rekapitulasi suara di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, ternyata menghasilkan adanya dugaan perolehan suara yang tidak sesuai. Pahala mengatakan, banyak pengajuan sanggahan dari saksi partai politik lainnya atas perolehan suara yang dinilai melenceng dari data autentik.
Baca juga: Perindo Jakarta Pusat Keluhkan Adanya Dugaan Penggelembungan Suara
"Ternyata pada rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Kota Jakarta Pusat, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ketegasan pihak penyelenggara terutama KPU, harus jelas," jelas Pahala.
Pahala menyampaikan hal tersebut saat dirinya tengah memantau Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
"Saya sengaja hadir untuk memantau pleno terbuka KPU yang memasuki hari terakhir rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali sanggahan-sanggahan dari beberapa partai," ujar Pahala.
Lantaran banyaknya sanggahan dari saksi partai politik lainnya, ia kuat menduga adanya penggelembungan suara yang terjadi pada perolehan rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat. "Menurut saksi kami pula dari Partai Perindo, terjadi sanggahan-sanggahan dari beberapa partai lainnya. Yang mana, bisa dipastikan adanya penggelembungan data, bisa dipastikan," ujarnya.
Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy meminta agar operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 dapat dihentikan.
Pria yang akrab disapa Romy ini mengaku jika dirinya sudah mendengar sejak sebelum pemilu bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” kata Romy dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
Pahala mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan dalam rekapitulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga di tingkat kota. "Pandangan saya KPU harus dikawal oleh saudara kandungnya, Bawaslu itu, untuk menentukan bahwa pemilu kita ini harus adil," ujar Pahala saat ditemui di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Pahala yang juga merupakan Caleg DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 10 tersebu, mengatakan kondisi rekapitulasi suara di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, ternyata menghasilkan adanya dugaan perolehan suara yang tidak sesuai. Pahala mengatakan, banyak pengajuan sanggahan dari saksi partai politik lainnya atas perolehan suara yang dinilai melenceng dari data autentik.
Baca juga: Perindo Jakarta Pusat Keluhkan Adanya Dugaan Penggelembungan Suara
"Ternyata pada rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Kota Jakarta Pusat, banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ketegasan pihak penyelenggara terutama KPU, harus jelas," jelas Pahala.
Pahala menyampaikan hal tersebut saat dirinya tengah memantau Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
"Saya sengaja hadir untuk memantau pleno terbuka KPU yang memasuki hari terakhir rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat. Di sini banyak sekali sanggahan-sanggahan dari beberapa partai," ujar Pahala.
Lantaran banyaknya sanggahan dari saksi partai politik lainnya, ia kuat menduga adanya penggelembungan suara yang terjadi pada perolehan rekapitulasi suara di tingkat Kota Jakarta Pusat. "Menurut saksi kami pula dari Partai Perindo, terjadi sanggahan-sanggahan dari beberapa partai lainnya. Yang mana, bisa dipastikan adanya penggelembungan data, bisa dipastikan," ujarnya.
Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy meminta agar operasi penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 dapat dihentikan.
Pria yang akrab disapa Romy ini mengaku jika dirinya sudah mendengar sejak sebelum pemilu bahwa ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah, agar PSI memperoleh 50.000 suara di tiap kabupeten/kota di Pulau Jawa, dan 20.000 suara di tiap kabupaten/kota di luar Pulau Jawa.
Menurutnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu, yang pernah dipimpin salah seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI coblos gambar.
“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya, yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu. Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos parliamentary threshold (PT),” kata Romy dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).
(rca)
Lihat Juga :
