Sempat Ditunda, DKI Nonaktifkan KTP Tak Berdomisili di Jakarta mulai April 2024
Selasa, 05 Maret 2024 - 11:51 WIB
loading...
Dinas Dukcapil DKI akan menertibkan NIK warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta mulai April 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menertibkan administrasi kependudukan dengan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, rencana penertiban 94.000 NIK DKI yang rencananya serentak dinonaktifkan pada Maret 2024 urung dilaksanakan. "Belum, rencana April (2024), masih menunggu hasil pemilu," ujar Budi Awaluddin, Selasa (5/3/2024).
Penonaktifan NIK tidak berdomisili di DKI Jakarta disebut dikatakan Budi Awaluddin tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. "Akan kami lakukan secara bertahap," jelas Budi Awaluddin.
Baca juga: KTP DKI Bakal Berubah Jadi DKJ, Warga Jakarta: Yang Penting Tidak Mempersulit
Budi menerangkan tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Pasalnya banyak program bantuan sosial Pemprov DKI seperti KJP, Sembako Murah dan program lainnya yang masih menggunakan database KTP DKI yang lama.
Direncanakan pelaksanaannya secara bertahap dilakukan pada setiap bulan mulai dari yang meninggal, dan RT yang sudah tidak ada namun masih tertera di KTP yang dipergunakan masyarakat. Warga yang sudah meninggal sebanyak 81.000 jiwa dan RT tidak ada sebanyak 13.000.
Baca juga: Pemprov DKI Tunda Nonaktifkan NIK Warga Berdomisili di Luar Jakarta
Dari kedua kategori tersebut diantaranya adalah:
1. Keberatan dari pemilik rumah/ kontrakan/ bangunan
2. Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun
3. Pencekalan dari instansi/ Lembaga hukum terkait
4. Wajib KTP-elektronik yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun sejak usia wajib KTP.
"Penduduk yang keluar Jakarta sebanyak 243.160 sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023," katanya. [Carlos Roy Fajarta]
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, rencana penertiban 94.000 NIK DKI yang rencananya serentak dinonaktifkan pada Maret 2024 urung dilaksanakan. "Belum, rencana April (2024), masih menunggu hasil pemilu," ujar Budi Awaluddin, Selasa (5/3/2024).
Penonaktifan NIK tidak berdomisili di DKI Jakarta disebut dikatakan Budi Awaluddin tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. "Akan kami lakukan secara bertahap," jelas Budi Awaluddin.
Baca juga: KTP DKI Bakal Berubah Jadi DKJ, Warga Jakarta: Yang Penting Tidak Mempersulit
Budi menerangkan tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas. Pasalnya banyak program bantuan sosial Pemprov DKI seperti KJP, Sembako Murah dan program lainnya yang masih menggunakan database KTP DKI yang lama.
Direncanakan pelaksanaannya secara bertahap dilakukan pada setiap bulan mulai dari yang meninggal, dan RT yang sudah tidak ada namun masih tertera di KTP yang dipergunakan masyarakat. Warga yang sudah meninggal sebanyak 81.000 jiwa dan RT tidak ada sebanyak 13.000.
Baca juga: Pemprov DKI Tunda Nonaktifkan NIK Warga Berdomisili di Luar Jakarta
Dari kedua kategori tersebut diantaranya adalah:
1. Keberatan dari pemilik rumah/ kontrakan/ bangunan
2. Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun
3. Pencekalan dari instansi/ Lembaga hukum terkait
4. Wajib KTP-elektronik yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun sejak usia wajib KTP.
"Penduduk yang keluar Jakarta sebanyak 243.160 sedangkan penduduk pendatang baru dari luar Jakarta sebanyak 136.200 orang sepanjang tahun 2023," katanya. [Carlos Roy Fajarta]
(cip)
Lihat Juga :
